Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta dana cadangan daerah yang diusulkan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Tahun 2024 sebesar Rp2,47 triliun untuk ditinjau kembali.
Ketua BP Perda DPRD Jawa Barat Achdar Sudrajat, Kamis, di Bandung, mengatakan BP Perda melihat ada peluang efisiensi anggaran dana Pilgub Jabar sehingga usulan dana tersebut perlu dikaji ulang.
"Dana yang diusulkan Rp2,47 triliun itu, BP Perda melihat ini bisa dikaji ulang", ujar Achdar.
Achdar menambahkan adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan pendapatan daerah berkurang sehingga dengan efisiensi, anggaran bisa dialihkan untuk program pembangunan.
"Dana sebesar Rp2,4 triliun itu untuk apa kepentingannya, kebutuhan dan sebagainya? Kita ingin penjelasan secara konkret karena kita melihat ada peluang efisiensi," kata Achdar.
Achdar menekankan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 yang sangat besar sehingga tidak cukup dalam sekali penganggaran.
Oleh karena itu diperlukan payung hukum sebagai panduan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah (DCD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024.
"DCD ini sangat penting dan sudah mendesak sehingga BP Perda sepakat Ranperda DCD untuk dibahas secara cepat dan tuntas," kata Achdar.
Pihaknya juga akan segera melaporkan hasil kerja pihaknya kepada Pimpinan DPRD Jawa Barat untuk segera dilakukan pembahasan selanjutnya.
Baca juga: Anggota DPRD Jabar: Anggaran Pilgub Rp2,47 triliun tidak masuk akal
Baca juga: Desy Ratnasari tidak menolak dipasangkan dengan Ridwan Kamil pada Pilkada 2024
Baca juga: PKB berpeluang besar usung kadernya di Pilgub Jabar 2023
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Ketua BP Perda DPRD Jawa Barat Achdar Sudrajat, Kamis, di Bandung, mengatakan BP Perda melihat ada peluang efisiensi anggaran dana Pilgub Jabar sehingga usulan dana tersebut perlu dikaji ulang.
"Dana yang diusulkan Rp2,47 triliun itu, BP Perda melihat ini bisa dikaji ulang", ujar Achdar.
Achdar menambahkan adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan pendapatan daerah berkurang sehingga dengan efisiensi, anggaran bisa dialihkan untuk program pembangunan.
"Dana sebesar Rp2,4 triliun itu untuk apa kepentingannya, kebutuhan dan sebagainya? Kita ingin penjelasan secara konkret karena kita melihat ada peluang efisiensi," kata Achdar.
Achdar menekankan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 yang sangat besar sehingga tidak cukup dalam sekali penganggaran.
Oleh karena itu diperlukan payung hukum sebagai panduan yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah (DCD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024.
"DCD ini sangat penting dan sudah mendesak sehingga BP Perda sepakat Ranperda DCD untuk dibahas secara cepat dan tuntas," kata Achdar.
Pihaknya juga akan segera melaporkan hasil kerja pihaknya kepada Pimpinan DPRD Jawa Barat untuk segera dilakukan pembahasan selanjutnya.
Baca juga: Anggota DPRD Jabar: Anggaran Pilgub Rp2,47 triliun tidak masuk akal
Baca juga: Desy Ratnasari tidak menolak dipasangkan dengan Ridwan Kamil pada Pilkada 2024
Baca juga: PKB berpeluang besar usung kadernya di Pilgub Jabar 2023
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021