Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyayangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat yang dinilai terlalu gegabah dalam menentukan anggaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Hasan, Selasa, menuturkan alasan pihaknya menilai Bappeda Provinsi Jabar gegabah karena adanya sebuah program kerja yang diusulkan oleh dinas dan belum dibahas oleh legislatif namun anggarannya sudah ditentukan oleh Bappeda.
"Kami dari Komisi IV prihatin dengan sikap Bappeda Jabar, di mana suatu program yang diusulkan oleh dinas dan wilayah belum juga dibahas oleh pihak DPRD khusunya Komisi dan Badan Anggaran sudah ditentukan anggarannya. Sehingga program-program yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik," kata Ali Hasan.
Ali menuturkan salah satu program kerja yang belum diusulkan oleh dinas dan DPRD namun anggaran telah ditentukan oleh Bappeda Jabar yaitu terkait dengan UPTD PPP LLAJ Wilayah III, di Jalan Bandung – Garut No. 73-238, Kec. Kadungora, Kab. Garut.
DPRD Jabar, kata Ali, mempertanyakan status kepemilikan lahan Terminal Tipe B di wilayah III ini.
Ali mengatakan bahwa masih ada beberapa lahan yang statusnya masih milik orang lain sehingga pengelolaannya belum maksimal.
“Di Wilayah III ini banyak Terminal Tipe B yang bertempat di lahan milik orang lain sehingga pengelolaannya belum maksimal," kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut.
Ali berharap, nantinya perencanaan program yang akan dilaksanakan harus dipersiapkan dulu anggarannya, sehingga program- program yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik.
Baca juga: KPK amankan dokumen dan barang elektronik hasil geledah Kantor Bappeda Jabar
Baca juga: Kantor Bappeda Jawa Barat di Bandung digeledah KPK
Baca juga: Aspirasi pemda diajukan melalui Desk Bantuan Gubernur Bappeda Jabar
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Hasan, Selasa, menuturkan alasan pihaknya menilai Bappeda Provinsi Jabar gegabah karena adanya sebuah program kerja yang diusulkan oleh dinas dan belum dibahas oleh legislatif namun anggarannya sudah ditentukan oleh Bappeda.
"Kami dari Komisi IV prihatin dengan sikap Bappeda Jabar, di mana suatu program yang diusulkan oleh dinas dan wilayah belum juga dibahas oleh pihak DPRD khusunya Komisi dan Badan Anggaran sudah ditentukan anggarannya. Sehingga program-program yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik," kata Ali Hasan.
Ali menuturkan salah satu program kerja yang belum diusulkan oleh dinas dan DPRD namun anggaran telah ditentukan oleh Bappeda Jabar yaitu terkait dengan UPTD PPP LLAJ Wilayah III, di Jalan Bandung – Garut No. 73-238, Kec. Kadungora, Kab. Garut.
DPRD Jabar, kata Ali, mempertanyakan status kepemilikan lahan Terminal Tipe B di wilayah III ini.
Ali mengatakan bahwa masih ada beberapa lahan yang statusnya masih milik orang lain sehingga pengelolaannya belum maksimal.
“Di Wilayah III ini banyak Terminal Tipe B yang bertempat di lahan milik orang lain sehingga pengelolaannya belum maksimal," kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut.
Ali berharap, nantinya perencanaan program yang akan dilaksanakan harus dipersiapkan dulu anggarannya, sehingga program- program yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik.
Baca juga: KPK amankan dokumen dan barang elektronik hasil geledah Kantor Bappeda Jabar
Baca juga: Kantor Bappeda Jawa Barat di Bandung digeledah KPK
Baca juga: Aspirasi pemda diajukan melalui Desk Bantuan Gubernur Bappeda Jabar
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021