Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendesak pemerintah daerah memprioritaskan pembiayaan daerah untuk program penanggulangan banjir.
"Kami meminta Pemkab Bekasi prioritaskan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan di total 178 titik banjir," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi Helmi di Cikarang, Rabu.
DPRD Kabupaten Bekasi, kata Helmi, sudah menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah daerah melalui rapat bersama Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi.
"Berdasarkan hasil pendataan yang telah di sounding oleh teman-teman BPBD, kami bersama-sama mencari solusi penanganan di 178 titik banjir tersebut," katanya.
Pihaknya meminta pemerintah daerah merealisasikan pembiayaan daerah untuk program prioritas penanganan banjir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 nanti.
"Minggu depan kita akan undang lagi ketiga dinas itu untuk menanyakan kembali progres pendataan penyebab potensi terjadinya banjir semisal data titik bangunan liar serta pembuangan sampah ilegal dari Dinas LH, permukiman kumuh rawan banjir dari Disperkimtan, maupun titik perbaikan pintu air bendung dan sungai yang perlu normalisasi berdasarkan data bina marga," katanya.
DPRD Kabupaten Bekasi juga berencana mengundang Perum Jasa Tirta 2 dan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum untuk duduk bersama membahas solusi penanggulangan banjir yang setiap tahun melanda wilayahnya.
Helmi mengaku hingga kini masih ditemukan sejumlah bangunan liar di bantaran sungai yang berpotensi menjadi salah satu penyebab banjir. Bangunan-bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik jasa tirta.
"Kita akan mengundang PJT 2 untuk mengklarifikasi tentang bangli yang berada di kali-kali dan sungai di Kabupaten Bekasi, bagaimana legalitas dan bagaimana klarifikasinya," ucapnya.
Penanganan banjir juga akan ditanyakan DPRD kepada BBWS Citarum sebab menurut dia sedianya kontribusi BBWS tidak hanya sebatas penyehatan sungai saja melainkan juga turut mengatasi banjir dengan pembangunan serta normalisasi di daerah aliran Sungai Citarum.
"Kami meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi di dalam penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan itu lebih memprioritaskan solusi-solusi terhadap banjir yang terjadi saat ini, mudah-mudahan kita memiliki hasil solusi banjir di Kabupaten Bekasi sehingga di 2022 nanti apabila mereka benar kerjanya sesuai yang kita harapkan, musibah banjir di Kabupaten Bekasi bisa berkurang hingga 70 persen," katanya.
Rapat Kerja Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi bersama Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi di ruang rapat Komisi 3, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat. (Foto: Pradita Kurniawan Syah).
Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Sukmawatty mengatakan program perbaikan daerah aliran sungai merupakan salah satu langkah prioritas dalam upaya penanggulangan banjir di wilayahnya.
"Untuk penanganan banjir memang tidak bisa parsial. Karena lokasi kita ada di daerah hilir yang menampung aliran dari hulunya sebelum ke laut," katanya.
Dia menyebut sejumlah langkah penanganan yang direncanakan dilakukan tahun ini adalah perbaikan pintu air bendung dan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan.
Kemudian pihaknya juga segera melakukan perbaikan di titik-titik tanggul yang jebol serta perbaikan gorong-gorong dan saluran air yang mampet.
"Seluruh pekerjaan itu disesuaikan dengan kewenangannya, karena ada pekerjaan yang menjadi skala prioritas provinsi dan pusat juga," katanya.
Saat ini pihaknya tengah menginventarisir penyebab banjir sekaligus mendata kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan akibat musibah banjir di wilayahnya sambil menunggu program tersebut diimplementasikan.
"Ya tentang kondisi yang diperlukan dan kerusakan yang terjadi. Perlakuannya berbeda sesuai kondisinya," katanya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, banjir tahun ini meluas hingga ke 19 kecamatan atau tujuh kecamatan lebih banyak dari tahun lalu. Sedikitnya 155 titik di 69 desa dan kelurahan menjadi lokasi banjir yang menyebabkan 25.375 keluarga terdampak.
Banjir parah tahun ini diklaim bukan diakibatkan intensitas hujan tinggi maupun efek pembangunan melainkan jebolnya tanggul penahan air yang melintasi Sungai Citarum di Kecamatan Pebayuran, Muaragembong, serta Kedungwaringin.
Akibat kejadian itu sedikitnya 12.000 warga di lokasi terparah yakni Kecamatan Pebayuran terpaksa diungsikan karena permukiman mereka terendam air setinggi 2,5 meter.
