Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran pendidikan tahun ini untuk perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang maupun berat.
"Ada ratusan sekolah yang butuh perbaikan secepatnya, kan sudah disepakati bersama lewat paripurna pengesahan anggaran jadi tidak ada alasan pemerintah daerah menunda perbaikan ini," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Samuel Maruli, di Cikarang, Rabu.
Samuel mengaku miris melihat kondisi sejumlah sekolah negeri baik SD maupun SMP yang mengalami kerusakan sementara di sisi lain pembangunan sektor industri oleh swasta semakin pesat.
"Ini pemandangan yang luar biasa mencengangkan. Kabupaten Bekasi yang dikenal dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara tapi masih ditemukan infrastruktur pendidikan yang rusak bahkan sampai tidak layak secara keseluruhan," katanya.
Dia berharap alokasi anggaran pendidikan tahun ini yang nilainya mencapai Rp600 miliar itu dapat dimaksimalkan pemerintah daerah demi kelancaran proses belajar mengajar.
"Terlebih saat musim penghujan seperti sekarang ini karena banyak sekolah yang lokasinya rawan banjir. Saya harap Bupati Bekasi bisa secepatnya melakukan perbaikan mengingat urgensi kebutuhan akan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi," kata Samuel.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Fatma Hanum mengatakan tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk menunda perbaikan infrastruktur pendidikan mengingat besarnya porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk sektor pendidikan.
"Sebesar 20 persen APBD difokuskan untuk sektor pendidikan secara keseluruhan, bisa digunakan untuk merehabilitasi sekolah rusak. Oleh karena itu, perbaikan harus segera dilakukan," katanya.
Pihaknya mencatat sedikitnya ada 700 gedung sekolah negeri yang membutuhkan perbaikan tahun ini. DPRD Kabupaten Bekasi akan terus mendesak Bupati Bekasi untuk memberikan atensi yang lebih serius pada perbaikan infrastruktur pendidikan.
"Sudah ada kesepakatan perbaikan infrastruktur pendidikan ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ini poin utama yang akan terus kita perjuangkan," katanya.
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengaku telah menyiapkan strategi percepatan agar dapat mengubah pola penyerapan anggaran yang sebelumnya kerap menumpuk di akhir tahun.
"Ini untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan kegiatan jadi penyerapan anggaran bisa dilaksanakan segera," katanya.
Eka juga memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan dapat dilakukan secepatnya bahkan yang belum ter-"cover" di APBD murni tahun ini namun kondisinya membutuhkan perbaikan segera akan dialokasikan pada anggaran perubahan tahun ini.
"Seperti yang belum lama ini terjadi di SDN Samudrajaya 04 Tarumajaya, saya pastikan tahun ini kita perbaiki," kata Eka.
Baca juga: Polisi Bekasi ringkus pemasok ganja
Baca juga: Video pencurian ban mobil di parkir di mal Bekasi hebohkan warga
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Ada ratusan sekolah yang butuh perbaikan secepatnya, kan sudah disepakati bersama lewat paripurna pengesahan anggaran jadi tidak ada alasan pemerintah daerah menunda perbaikan ini," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Samuel Maruli, di Cikarang, Rabu.
Samuel mengaku miris melihat kondisi sejumlah sekolah negeri baik SD maupun SMP yang mengalami kerusakan sementara di sisi lain pembangunan sektor industri oleh swasta semakin pesat.
"Ini pemandangan yang luar biasa mencengangkan. Kabupaten Bekasi yang dikenal dengan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara tapi masih ditemukan infrastruktur pendidikan yang rusak bahkan sampai tidak layak secara keseluruhan," katanya.
Dia berharap alokasi anggaran pendidikan tahun ini yang nilainya mencapai Rp600 miliar itu dapat dimaksimalkan pemerintah daerah demi kelancaran proses belajar mengajar.
"Terlebih saat musim penghujan seperti sekarang ini karena banyak sekolah yang lokasinya rawan banjir. Saya harap Bupati Bekasi bisa secepatnya melakukan perbaikan mengingat urgensi kebutuhan akan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi," kata Samuel.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Fatma Hanum mengatakan tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk menunda perbaikan infrastruktur pendidikan mengingat besarnya porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk sektor pendidikan.
"Sebesar 20 persen APBD difokuskan untuk sektor pendidikan secara keseluruhan, bisa digunakan untuk merehabilitasi sekolah rusak. Oleh karena itu, perbaikan harus segera dilakukan," katanya.
Pihaknya mencatat sedikitnya ada 700 gedung sekolah negeri yang membutuhkan perbaikan tahun ini. DPRD Kabupaten Bekasi akan terus mendesak Bupati Bekasi untuk memberikan atensi yang lebih serius pada perbaikan infrastruktur pendidikan.
"Sudah ada kesepakatan perbaikan infrastruktur pendidikan ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ini poin utama yang akan terus kita perjuangkan," katanya.
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengaku telah menyiapkan strategi percepatan agar dapat mengubah pola penyerapan anggaran yang sebelumnya kerap menumpuk di akhir tahun.
"Ini untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan kegiatan jadi penyerapan anggaran bisa dilaksanakan segera," katanya.
Eka juga memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan dapat dilakukan secepatnya bahkan yang belum ter-"cover" di APBD murni tahun ini namun kondisinya membutuhkan perbaikan segera akan dialokasikan pada anggaran perubahan tahun ini.
"Seperti yang belum lama ini terjadi di SDN Samudrajaya 04 Tarumajaya, saya pastikan tahun ini kita perbaiki," kata Eka.
Baca juga: Polisi Bekasi ringkus pemasok ganja
Baca juga: Video pencurian ban mobil di parkir di mal Bekasi hebohkan warga
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020