Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengimbau pihak sekolah dan orang tua agar memantau anak agar tidak ikut demo di gedung DPR, demi menjaga keselamatan anak.
Ketua KPAI Susanto saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis mengatakan situasi demonstrasi adalah situasi yang tidak bisa diprediksi dan dikhawatirkan akan berdampak pada anak.
"Kami sangat menyayangkan anak dilibatkan demonstrasi. Kami imbau semua pihak agar tidak melibatkan anak karena anak bisa menjadi korban dari hal-hal yang harusnya tidak terjadi," kata dia.
Dia mengatakan saat ini KPAI tengah berkoordinasi dengan lintas instansi, termasuk kepolisian, dinas pendidikan dan pihak terkait.
"Tadi malam koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar sama-sama memberikan imbauan kepada anak usia sekolah tidak ikut terlibat aksi demonstrasi," kata dia.
Sejak Rabu (25/9) mulai pukul 14.00 WIB, KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait aksi demo para pelajar SMK melalui aplikasi whatsApp dan media sosial karena situs resmi KPAI sejak Rabu pagi karena diretas pihak tak bertanggung jawab sehingga tidak bisa melayani pengaduan daring.
Pengaduan yang dikirimkan ke KPAI terdiri atas poster seruan-seruan aksi untuk pelajar STM (bukan SMK), foto dan video-video yang menunjukkan anak-anak sekolah tersebut bergerak, mulai dari menaiki truk, bus transjakarta sampai KRL dengan titik naik di Bekasi dan Depok. Namun menjelang sore ada foto-foto yang menunjukkan pergerakan anak-anak yang turun di stasiun Palmerah dan Manggarai.
Komisioner KPAI Retno Listyarti telah mengontak pejabat Kemdikbud RI dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk segera mengeluarkan edaran singkat melalui aplikasi WA kepada kepala-kepala sekolah di wilayah-wilayah yang peserta didiknya bergerak menuju DPR RI. Edaran tersebut dapat dikirimkan ke grup WA MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah)
Edaran tersebut memerintahkan kepada kepala sekolah untuk meminta para wali kelas melalui grup WA guru untuk menghubungi para orangtua di kelasnya memastikan keberadaan anak-anaknya.
Kalau ada anak yang belum pulang malam itu, maka para orang tua dihimbau untuk segera mengontak anaknya. Jika anaknya terdeteksi berada di sekitar DPR maka diminta untuk segera meninggalkan lokasi sebelum rusuh dan anak-anaknya menjadi korban.
“Itu langkah awal yang dilakukan KPAI sore itu karena kondisi sangat urgen. Memastikan anak-anak darimana saja yang bergerak ke Jakarta juga mudah dideteksi dengan pesan berantai tersebut,” ujar Retno, komisioner KPAI bidang Pendidikan.
Baca juga: Disdik Jawa Barat larang siswa di Garut ikut demonstrasi
Baca juga: Dorong pendidikan karakter melalui Program Jabar Masagi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Ketua KPAI Susanto saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis mengatakan situasi demonstrasi adalah situasi yang tidak bisa diprediksi dan dikhawatirkan akan berdampak pada anak.
"Kami sangat menyayangkan anak dilibatkan demonstrasi. Kami imbau semua pihak agar tidak melibatkan anak karena anak bisa menjadi korban dari hal-hal yang harusnya tidak terjadi," kata dia.
Dia mengatakan saat ini KPAI tengah berkoordinasi dengan lintas instansi, termasuk kepolisian, dinas pendidikan dan pihak terkait.
"Tadi malam koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar sama-sama memberikan imbauan kepada anak usia sekolah tidak ikut terlibat aksi demonstrasi," kata dia.
Sejak Rabu (25/9) mulai pukul 14.00 WIB, KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait aksi demo para pelajar SMK melalui aplikasi whatsApp dan media sosial karena situs resmi KPAI sejak Rabu pagi karena diretas pihak tak bertanggung jawab sehingga tidak bisa melayani pengaduan daring.
Pengaduan yang dikirimkan ke KPAI terdiri atas poster seruan-seruan aksi untuk pelajar STM (bukan SMK), foto dan video-video yang menunjukkan anak-anak sekolah tersebut bergerak, mulai dari menaiki truk, bus transjakarta sampai KRL dengan titik naik di Bekasi dan Depok. Namun menjelang sore ada foto-foto yang menunjukkan pergerakan anak-anak yang turun di stasiun Palmerah dan Manggarai.
Komisioner KPAI Retno Listyarti telah mengontak pejabat Kemdikbud RI dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk segera mengeluarkan edaran singkat melalui aplikasi WA kepada kepala-kepala sekolah di wilayah-wilayah yang peserta didiknya bergerak menuju DPR RI. Edaran tersebut dapat dikirimkan ke grup WA MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah)
Edaran tersebut memerintahkan kepada kepala sekolah untuk meminta para wali kelas melalui grup WA guru untuk menghubungi para orangtua di kelasnya memastikan keberadaan anak-anaknya.
Kalau ada anak yang belum pulang malam itu, maka para orang tua dihimbau untuk segera mengontak anaknya. Jika anaknya terdeteksi berada di sekitar DPR maka diminta untuk segera meninggalkan lokasi sebelum rusuh dan anak-anaknya menjadi korban.
“Itu langkah awal yang dilakukan KPAI sore itu karena kondisi sangat urgen. Memastikan anak-anak darimana saja yang bergerak ke Jakarta juga mudah dideteksi dengan pesan berantai tersebut,” ujar Retno, komisioner KPAI bidang Pendidikan.
Baca juga: Disdik Jawa Barat larang siswa di Garut ikut demonstrasi
Baca juga: Dorong pendidikan karakter melalui Program Jabar Masagi
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019