Rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lain sudah melalui proses dan kajian komprehensif.
Kajian dilakukan terhadap tiga daerah calon ibu kota Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang baru, yakni Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat) dan Segi Tiga Rebana (Kabupaten Majalengka).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso, Jumat, dalam siaran persnya, menjelaskan, urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar-OPD se-Jabar. “Alasan mendasar efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat Lokasi kantor Pemerintahan Pemprov Jabar masih terpisah," katanya.
Selain itu, adanya keunggulan konektivitas kawasan dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, BIJB, Tol Cipali dan Tol Cisumdawu.
Selain efektivitas dan efisiensi, kata Taufiq, pemindahan pusat pemerintahan dilatarbelakangi untuk mengurangi beban Kota Bandung. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, Jabar juga akan memiliki kota baru yang berkualitas, moderen dan berkelanjutan.
“Mengurangi beban Kota Bandung dengan membuat kota baru yang berkualitas, moderen serta berkelanjutan (sustainable). Sehingga, beban yang di Bogor, Depok dan Bekasi maupun Bandung Raya berkurang sehingga kedua metropolitan itu dapat melakukan pemulihan, city repair,” kata Taufiq.
Taufiq pun mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar sudah ada sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Hal itu diwujudkan dengan adanya kajian Pusat Pemerintahan Walini yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jabar.
“Sudah ada (sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu), diwujudkan dengan kajian Pusat Pemerintahan Walini oleh Disperkim. Dengan adanya dinamika perkembangan infrastruktur, dikaji opsi selain Walini,” katanya.
“Pertimbangan utama dipilihnya ketiga daerah itu karena keunggulan konektivitas dan infrastruktur wilayah. Lalu adanya Kereta Cepat, BIJB dan Cipali,” katanya.
Menurut Taufiq, Bappeda Jabar sudah mengkaji ketiga daerah tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Mulai dari daya dukung lingkungan dan lahan, sosial serta hukum.
Bappeda bersama Disperkim tengah mengkaji opsi-opsi terpilih. Selain itu, Bappeda juga sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten yang akan menjadi lokasi kajian.
"Sehingga kami mengantungi data yang komprehensif,” katanya.
Baca juga: Kertajati dinilai cocok jadi Ibu Kota Provinsi Jabar, kata Aher
Baca juga: Legislator Jabar kritisi rencana pemindahan ibu kota provinsi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Kajian dilakukan terhadap tiga daerah calon ibu kota Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang baru, yakni Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat) dan Segi Tiga Rebana (Kabupaten Majalengka).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso, Jumat, dalam siaran persnya, menjelaskan, urgensi pemindahan pusat pemerintahan Jabar adalah tuntutan peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar-OPD se-Jabar. “Alasan mendasar efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat Lokasi kantor Pemerintahan Pemprov Jabar masih terpisah," katanya.
Selain itu, adanya keunggulan konektivitas kawasan dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, BIJB, Tol Cipali dan Tol Cisumdawu.
Selain efektivitas dan efisiensi, kata Taufiq, pemindahan pusat pemerintahan dilatarbelakangi untuk mengurangi beban Kota Bandung. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, Jabar juga akan memiliki kota baru yang berkualitas, moderen dan berkelanjutan.
“Mengurangi beban Kota Bandung dengan membuat kota baru yang berkualitas, moderen serta berkelanjutan (sustainable). Sehingga, beban yang di Bogor, Depok dan Bekasi maupun Bandung Raya berkurang sehingga kedua metropolitan itu dapat melakukan pemulihan, city repair,” kata Taufiq.
Taufiq pun mengatakan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar sudah ada sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Hal itu diwujudkan dengan adanya kajian Pusat Pemerintahan Walini yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jabar.
“Sudah ada (sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu), diwujudkan dengan kajian Pusat Pemerintahan Walini oleh Disperkim. Dengan adanya dinamika perkembangan infrastruktur, dikaji opsi selain Walini,” katanya.
“Pertimbangan utama dipilihnya ketiga daerah itu karena keunggulan konektivitas dan infrastruktur wilayah. Lalu adanya Kereta Cepat, BIJB dan Cipali,” katanya.
Menurut Taufiq, Bappeda Jabar sudah mengkaji ketiga daerah tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Mulai dari daya dukung lingkungan dan lahan, sosial serta hukum.
Bappeda bersama Disperkim tengah mengkaji opsi-opsi terpilih. Selain itu, Bappeda juga sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten yang akan menjadi lokasi kajian.
"Sehingga kami mengantungi data yang komprehensif,” katanya.
Baca juga: Kertajati dinilai cocok jadi Ibu Kota Provinsi Jabar, kata Aher
Baca juga: Legislator Jabar kritisi rencana pemindahan ibu kota provinsi
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019