Kertajati dinilai cocok jadi Ibu Kota Provinsi Jabar, kata Aher

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 dan 2013-2018 Ahmad Heryawan atau Aher menilai Kawasan Kertajati, di Kabupaten Majalengka, cocok untuk dijadikan kawasan baru pengganti Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang saat ini ada di Kota Bandung.

"Saya memilih antara, dibandingkan Tegalluar itu berarti melebarkan Kota Bandung, ya mendingan membentuk kawasan baru di Kertajati ya. (Kalau disuruh memilih) ya memilih Kertajati," kata Aher, ketika dimintai tanggapan tentang rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lainnya, di Bandung, Jumat.

Aher mengatakan saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jabar dan dilakukan pembahasan rencana pemindahan ibu kota provinsi, dirinya lebih cenderung memilik Kawasan Walini yang berada di Km 105 dan 106 Tol Purbaleunyi.

"Waktu itu kalau saya dulu cenderung ke Walini di Km 105 dan 106, tapi sekarang itu kan menjadi bagian pengembangan Kereta Cepat Bandung Jakarta. Kawasan itu ada di tengah-tengah antara Bandung-Jakarta dan di situ pendekatan pariwisata sehingga kunjungan domestik dan luar negeri akan dahsyat," kata dia.

Sementara untuk Kawasan Tegalluar, kata Aher, wilayah tersebut dipastikan akan menjadi bagian pengembangan Bandung Raya.

Menurut dia, rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Kota Bandung ke daerah juga sempat dibahas pada masa kepemimpinannya.

"Sempat dibahas waktu itu, saya pemikiran begitu. Bandung sudah padat maka harus ada sebuah ikhtiar yang tidak mengurangi kehebatan Kota Bandung tapi justru menambahkan dengan melahirkan kawasan baru," kata Aher.

Menurut dia, saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jabar telah mengumpulkan sejumlah pihak terkait untuk merancang sebuah kota atau kawasan baru di Kawasan Walini, yang saat ini menjadi wilayah persinggahan atau Transit Oriented Development/TOD Walini.

Dikatakan, saat itu usulan pemindahan ibu kota provinsi Jabar di tingkat provinsi sudah sangat matang tetapi mentok dengan berbagai peraturan dan kepentingan yang ada di pihak pusat dan swasta.

"Ketika kita merancang kepentingan itu sudah bagus tapi tempatnya milik PTPN, PTPN perlu izin dari kementerian. Pembangunannya melibatkan berbagai pihak, termasuk APBN, komunikasi di situ tidak lancar, khususnya dengan PTPN waktu itu enggak ketemu dengan PTPN. Beda kepentingan dan kita enggak punya lahan, jadi sulit," kata dia.

Aher menyatakan tidak mempermasalahkan rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lainnya.

"Kalau kemudian pada pemikiran harus ada kawasan baru untuk memecah kepadatan penduduk dan pemerataan ruang lingkup ekonomi itu disertai dengan pemindahan ibu kota Jabar, saya kira itu enggak ada masalah ," kata Aher.

Politisi PKS ini mengatakan jika rencana pemindahan ibu kota provinsi tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat maka hal tersebut merupakan rencana yang baik.

Selain itu, lanjut Aher, saat ini secara demografis kepadatan penduduk di Kota Bandung sudah sangat padat karena perancang Kota Kembang saat itu memproyeksikan wilayah ini dihuni oleh penduduk antara 750 ribu hingga satu juta jiwa.

"Nah sekarang kalau tidak salah jumlah penduduk Kota Bandung itu sudah mencapai 2,5 juta jiwa penduduk. Ini sudah melampaui kapasitasnya kan," kata dia.

Oleh karena itu, kata Aher, jika melihat aspek-aspek tersebut maka diperlukan pemecahan kepadatan penduduk dan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan ekonomi serta pembangunan maka perlu dibuat kawasan baru atau ibu kota provinsi baru.

"Jadi masalahnya di situ, Bandung sudah sangat padat dan kemudian perlu ada pemecahan ekonomi dan pembangunan dan untuk memecah dua hal itu bisa dilakukan dengan pembangunan kawasan baru," kata dia.

Sedang dikaji
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku, Jawa Barat juga sedang mengkaji rencana pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Bandung ke tempat lain.

Kajian tersebut, kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, sudah masuk dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.

"Jadi di dalam Segi Tiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) sudah masukkan, penataan jalur transportasi sudah masuk," katanya.

Menurut dia, di dalam revisi tersebut termasuk persetujuan wacana perpindahan pusat pemerintahan yang akan dikaji lebih lanjut oleh Pemprov Jabar dalam waktu tak terlalu lama.

"(Lokasi pemindahan ibu kota Provinsi Jabar) Itu ada di Tegalluar, Walini atau Segi Tiga Rebana juga, karena pada dasarnya secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," kata dia.


Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar ternyata juga dibahas di era Aher

Baca juga: Aher tak mempermasalahkan rencana pemindahan Ibu Kota Jabar