Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) Ali Hasan mengkritisi rencana pemindahan rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lain.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar DPRD Jabar, Jumat, mengatakan rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan dari legislatif dan selama ini belum pernah ada pembahasan tentang hal tersebut.
"Soal pemindahan ibu kota provinsi, kita belum pernah diajak bicara, gimana mau setuju dan belum ada komunikasi dengan kami di legislatif," kata dia.
Ali mengatakan sebelumnya memang sempat ada pembahasan tentang pemindahan ibu kota Jawa Barat ke Tegalluar, Kabupaten Bandung, namun tidak disetujui karena daerahnya rawan bencana.
Selain itu, pihaknya juga mengaku tidak mengetahui tiga lokasi yang dibidik sebagai lokasi ibu kota baru Provinsi Jabar seperti Kertajati, di Kabupaten Majalengka dan Kawasan Walini, di Kabupaten Bandung Barat.
"Ya belum pernah ada pembahasan soal itu," katanya.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono berharap Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil tidak sekedar ikut-ikutan dengan rencana perpindahan ibu kota negara yang sudah mempunyai rencana sejak zaman Presiden Soekarno dan telah melalui proses panjang dengan mengubah isu pokok pembangunan dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.
"Perpindahan ibu kota provinsi tentunya tidak segampang membalikkan telapak tangan. Diperlukan proses yang sangat panjang dan harus dilakukan kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan banyak aspek, terutama ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lingkungan, dan lain-lain," kata dia
Ono menilai Jawa Barat masih terjebak pada isu pemeratan pembangunan seperti Utara-Selatan atau Bandung - Ciayumajakuning sehingga disaat belum tercapainya upaya pemerataan pembangunan tersebut, tidaklah pantas bila tiba-tiba melakukan rencana perpindahan ibu kota Jawa Barat.
"Bila saat ini sudah dan sedang dilakukan pembangunan skala besar sebagai projek nasional di Jawa Barat seperti di Walini (Kereta Cepat), Majalengka (Bandara Kertajati) dan Subang (Pelabuhan Patimban), tentunya perlu dipertimbangkan rencana jangka panjangnya, apakah daerah-daerah tersebut akan menjadi pusat ekonomi (industri dan perdagangan) ataukah menjadi pusat pemerintahan (pelayanan)," kata dia.
"Karena apabila tidak direncanakan dengan baik maka suatu saat akan kembali mengalami kondisi seperti Kota Bandung atau DKI Jakarta," lanjut Ono.
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar ternyata juga dibahas di era Aher
Baca juga: Jawa Barat sedang kaji pemindahan ibu kota provinsi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Politisi dari Fraksi Partai Golkar DPRD Jabar, Jumat, mengatakan rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan dari legislatif dan selama ini belum pernah ada pembahasan tentang hal tersebut.
"Soal pemindahan ibu kota provinsi, kita belum pernah diajak bicara, gimana mau setuju dan belum ada komunikasi dengan kami di legislatif," kata dia.
Ali mengatakan sebelumnya memang sempat ada pembahasan tentang pemindahan ibu kota Jawa Barat ke Tegalluar, Kabupaten Bandung, namun tidak disetujui karena daerahnya rawan bencana.
Selain itu, pihaknya juga mengaku tidak mengetahui tiga lokasi yang dibidik sebagai lokasi ibu kota baru Provinsi Jabar seperti Kertajati, di Kabupaten Majalengka dan Kawasan Walini, di Kabupaten Bandung Barat.
"Ya belum pernah ada pembahasan soal itu," katanya.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono berharap Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil tidak sekedar ikut-ikutan dengan rencana perpindahan ibu kota negara yang sudah mempunyai rencana sejak zaman Presiden Soekarno dan telah melalui proses panjang dengan mengubah isu pokok pembangunan dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.
"Perpindahan ibu kota provinsi tentunya tidak segampang membalikkan telapak tangan. Diperlukan proses yang sangat panjang dan harus dilakukan kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan banyak aspek, terutama ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lingkungan, dan lain-lain," kata dia
Ono menilai Jawa Barat masih terjebak pada isu pemeratan pembangunan seperti Utara-Selatan atau Bandung - Ciayumajakuning sehingga disaat belum tercapainya upaya pemerataan pembangunan tersebut, tidaklah pantas bila tiba-tiba melakukan rencana perpindahan ibu kota Jawa Barat.
"Bila saat ini sudah dan sedang dilakukan pembangunan skala besar sebagai projek nasional di Jawa Barat seperti di Walini (Kereta Cepat), Majalengka (Bandara Kertajati) dan Subang (Pelabuhan Patimban), tentunya perlu dipertimbangkan rencana jangka panjangnya, apakah daerah-daerah tersebut akan menjadi pusat ekonomi (industri dan perdagangan) ataukah menjadi pusat pemerintahan (pelayanan)," kata dia.
"Karena apabila tidak direncanakan dengan baik maka suatu saat akan kembali mengalami kondisi seperti Kota Bandung atau DKI Jakarta," lanjut Ono.
Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar ternyata juga dibahas di era Aher
Baca juga: Jawa Barat sedang kaji pemindahan ibu kota provinsi
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019