Komisi V DPRD Jawa Barat menyatakan setuju dengan rencana Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil yang akan mengevaluasi keberadaan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Provinsi Jawa Barat karena secara statistik SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar di provinsi ini.
"Silakan Pak Gubernur Jabar mengevaluasi SMK tapi tidak harus ditutup SMK-nya," kata Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya ketika dihubungi melalui telepon, Kamis.
Politisi dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui dinas pendidikan memperbaiki terlebih dahulu kurikulum untuk SMK di Jawa Barat terkait rencana evaluasi tersebut.
"Silakan dievaluasi, jangan dibubarkan tetapi perbaiki kurikulum SMK terutama pelajaran matematika. Perbaikan kurikulum dan kualitas tenaga pendidik wajib dilakukan terkait dengan evaluasi SMK di Jawa Barat," kata dia.
Selain itu, Abdul Hadi juga meminta pihak terkait agar mengingatkan siswa SMK di Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas mental mereka terkait dunia kerja.
"Jadi ini perlu multi stakeholder untuk mengingatkan kualitas mental siswa SMK di Jabar bahwa saat ini era global sehingga harus siap bersaing dsngan sesama anak SMK lainnya di Indonesia bahkan dari luar negeri ketika memasuki dunia kerja," kata dia.
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil akan mengevaluasi keberadaan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Provinsi Jawa Barat karena secara statistik SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar di provinsi ini.
"SMK sedang kita evaluasi di 2019 nanti kita terapkan di 2020 apakah ada sebagian (SMK) yang dibubarkan, sebagian direposisi dan sebagian didirikan baru," kata Gubernur Emil seusai mengukuhkan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 di Gedung Sate Bandung, kemarin.
Menurut dia, keberadaan SMK harus sesuai dengan kebijakan arah ekonomi baru seperti jika arahnya ke ekonomi digital maka harus diarahkan ke arah tersebut.
"Dan kalau arah ekonominya, misalnya ke kanan maka kita harus arahkan juga ke kanan supaya keterserapan lulusan SMK di Jawa Barat semakin tinggi," kata dia.
Pihaknya berharap keberadaan anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dikukuhkan olehnya hari ini bisa memberikan kontribusi terkait penyelesaikan masalah SMK.
"Kami harapkan (Dewan Pendidikan Jawa Barat) bisa meningkatkan dan berinovasi," kata dia.
Berdasarkan data Pusdalisbang Pemprov Jawa Barat tahun 205-2016 jumlah SMK negeri ada 276 sedangkan SMK swasta ada 2.436.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Silakan Pak Gubernur Jabar mengevaluasi SMK tapi tidak harus ditutup SMK-nya," kata Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya ketika dihubungi melalui telepon, Kamis.
Politisi dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui dinas pendidikan memperbaiki terlebih dahulu kurikulum untuk SMK di Jawa Barat terkait rencana evaluasi tersebut.
"Silakan dievaluasi, jangan dibubarkan tetapi perbaiki kurikulum SMK terutama pelajaran matematika. Perbaikan kurikulum dan kualitas tenaga pendidik wajib dilakukan terkait dengan evaluasi SMK di Jawa Barat," kata dia.
Selain itu, Abdul Hadi juga meminta pihak terkait agar mengingatkan siswa SMK di Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas mental mereka terkait dunia kerja.
"Jadi ini perlu multi stakeholder untuk mengingatkan kualitas mental siswa SMK di Jabar bahwa saat ini era global sehingga harus siap bersaing dsngan sesama anak SMK lainnya di Indonesia bahkan dari luar negeri ketika memasuki dunia kerja," kata dia.
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil akan mengevaluasi keberadaan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Provinsi Jawa Barat karena secara statistik SMK menjadi penyumbang pengangguran terbesar di provinsi ini.
"SMK sedang kita evaluasi di 2019 nanti kita terapkan di 2020 apakah ada sebagian (SMK) yang dibubarkan, sebagian direposisi dan sebagian didirikan baru," kata Gubernur Emil seusai mengukuhkan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 di Gedung Sate Bandung, kemarin.
Menurut dia, keberadaan SMK harus sesuai dengan kebijakan arah ekonomi baru seperti jika arahnya ke ekonomi digital maka harus diarahkan ke arah tersebut.
"Dan kalau arah ekonominya, misalnya ke kanan maka kita harus arahkan juga ke kanan supaya keterserapan lulusan SMK di Jawa Barat semakin tinggi," kata dia.
Pihaknya berharap keberadaan anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dikukuhkan olehnya hari ini bisa memberikan kontribusi terkait penyelesaikan masalah SMK.
"Kami harapkan (Dewan Pendidikan Jawa Barat) bisa meningkatkan dan berinovasi," kata dia.
Berdasarkan data Pusdalisbang Pemprov Jawa Barat tahun 205-2016 jumlah SMK negeri ada 276 sedangkan SMK swasta ada 2.436.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019