#PRODUK HUKUM JABAR

Kami memiliki 172 berita tentang produk hukum jabar

DPRD Jabar harmonisasi Ranperda PPLH dengan dua kementerian

Panitia Khusus (Pansus) XV DPRD Jawa Barat berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan guna ...

100 kuota UKW gratis Diskominfo dan PWI Jabar di Majalengka masih terbuka

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar resmi mengalihkan fokus ...

Legislator Jabar: Pengedar rokok ilegal harus diberikan efek jera

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Aten Munajat menyatakan, lembaga yang berwenang harus membuat efek jera terhadap pelaku ...

DPRD Jabar beri tenggat waktu satu bulan guna urus legalitas aset Agronesia

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat memberikan tenggat waktu satu bulan bagi Biro BUMD untuk ...

DPRD Jabar bentuk tiga Pansus untuk kawal APBD 2025 dan tiga Raperda strategis

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus), yakni Pansus XIV, XV, dan XVI, ...

Kadin Jabar maksimalkan peluang investasi dan perluasan penetrasi pasar di SIBS 2026

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Barat (Jabar) mematangkan persiapan menghadapi perhelatan Selangor ...

DPRD Jabar usul perombakan tata cara pembentukan produk hukum Jabar

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat mengusulkan perombakan total terhadap tata cara pembentukan ...

KemenHAM Jabar tekankan harmonisasi produk hukum guna cegah perda yang diskriminatif

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat menekankan pentingnya harmonisasi produk hukum ...

Jabar target ratusan Warisan Takbenda aman dengan Suntikkan Riset

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kian agresif memproteksi kuliner tradisional dari ...

DPRD Jabar mendorong percepatan pemekaran desa untuk optimalkan dana desa

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah kabupaten dan kota mempercepat ...