Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan PT Perusahaan Listrik Negara menandatangani kerja sama pasokan listrik untuk kawasan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dan Direktur Bisnis PLN Regional Jawa Bagian Tengah Amir Rosidin di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin.
“Hari ini dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kemenhub dan PLN terkait penyediaan pasokan tenaga listrik untuk kawasan Patimban,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo di Kemenhub, Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa sebagai instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengembangan kawasan pelabuhan Patimban, Ditjen Perhubungan Laut akan menyediakan prasarana dan fasilitas pendukung tenaga listrik di kawasan Pelabuhan Patimban.
Sedangkan PLN yang akan melakukan penyediaan dan pelayanan tenaga listrik di kawasan tersebut.
Kedua belah pihak juga sepakat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangan masing-masing, menyusun program penyediaan ketenagalistrikan secara terpadu, menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana ketenagalistrikan yang diperlukan serta memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing pihak.
“Kami berharap dengan ditandatanganinya kesepakatan yang berlaku selama lima tahun ini dapat semakin meningkatkan kerja sama dan sinergi yang baik antara Kemenhub dengan PT PLN sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan Patimban,” katanya.
Pengoperasian Pelabuhan Patimban diremcanakan akan “soft opening” pada Desember 2019 dan akan beroperasi penuh pada tahun 2027.
Agus mengatakan kebutuhan listrik di Pelabuhan Patimban, yaitu 50 megawatt untuk seluruh pengoperasian.
Ia menuturkan pihaknya memilih PLN karena perusahaan BUMN tersebut sudah menyiapkan pembangkot listrik di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
“Saya kira pasokan akan aman. Harapannya yang akan sediakan listrik di sana mau enggak mau harus PLN,” katanya.
Agus mengatakan ketersediaan listrik ini harus terjamin untuk mengundang potensi kerja sama operator sebelum pengoperasian tahun depan.
Selain itu, Pelabuhan Patimban merupakan salah satu yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) jadi harus dilakukan percepatan.
“Jadi, tidak ada kendala, memang kendala, memang ke depan akan ada kerja sama dengan operator di sana kita persiapkan,” katanya.
Selanjutnya, pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban dan PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat.
Adapun estimasi kebutuhan daya di Pelabuhan Patimban untuk tahap 1 (Fase I.1 dan Fase I.2) pada tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sampai dengan 90 MVA.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis PLN Regional Jawa Bagian Tengah Amir Rosidin pihaknya akan menyiapkan infrastruktur kelistrikan terutama di industri, salah satunya di daerah Kendal, Jawa Tengah.
“Jadi nanti kita siapkan juga untuk Patimban. Kita bangun gardu induk di situ, sehingga lebih dekat kita harapkan Rp950 per Kwh,” katanya.
Dia mengatakan kebutuhan investasi untuk pembangunan gardu induk di kawasan Pelabuhan Patimban yakni Rp100 miliar.
Baca juga: Pembangunan pelabuhan Patimban tahap satu capai 13 persen
Baca juga: Jalan akses Pelabuhan Patimban segera dibangun
