Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencatat 54 rekomendasi Panitia Khusus I DPRD Jabar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 dan siap menindaklanjuti rekomendasi dari pansus tersebut.
Gubernur mendengarkan semua masukan dari Pansus I dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa.
LKPj TA 2018 merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara utuh sepanjang bulan Januari hingga Desember tahun 2018.
Laporan tersebut berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.
LKPj gubernur merupakan amanat PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
“Alhamdulilah LKPJ akhir tahun anggaran 2018 telah dibahas oleh DPRD sesuai tata tertib DPRD melalui Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Barat yang barusan telah disampaikan hasil pembahasannya,” ujar Gubernur usai Rapat Paripurna.
Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, semua rekomendasi pansus akan segera ditindaklanjuti, kekurangan yang ada akan diperbaiki, serta kinerja positif yang sudah terbukti akan ditingkatkan.
Salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Emil, adalah jalan Tol Cisumdawu yang saat ini masih belum tuntas. DPRD menaruh catatan salah satu faktor Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka belum maksimal beroperasi, karena disebabkan jalan tol penghubung Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) ini belum selesai.
“Saya akan coba memaksimalkan dengan desain-desain pembangunan yang telah dibuat dan disusun,” kata Emil.
Pansus I DPRD total memberi 54 rekomendasi kepada mitranya, Pemprov Jabar. Keseluruhan rekomendasi Pansus I tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi kepada Gubernur.
Rekomendasi mayoritas terkait infrastruktur, kemudian sektor lain seperti transportasi, administrasi keuangan, pariwisata, kinerja BUMD, perkreditan, produk hukum, pendidikan, kehutanan, dan lainnya.
Selain berbagai masukan, Pansus juga memberi apresiasi khusus terhadap keberhasilan Pemprov Jabar meraih opini keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK).
Baca juga: Ini catatan DPRD Jabar terkait rekomendasi hasil LKPJ 2018
Baca juga: DPRD Jabar minta kabupaten/kota selektif keluarkan perizinan
