Bandung (ANTARA) - Kementerian PPN / Bappenas dengan Pemerintah Kota Bandung menandatangani nota kesepahaman atas perencanaan pembangunan di wilayah Bandung Raya yang diproyeksikan menjadi kawasan metropolitan
Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan nota kesepahaman tersebut akan menjadi komitmen untuk melaksanakan asistensi sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.
"Bersama Pemkot Bandung, kami akan telaah penelitian dan kajian bersama yang berkaitan dengan Kawasan Metropolitan Bandung Raya, fasilitasi pembiayaan non-anggaran pemerintah daerah, serta pemagangan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas perencanaan," kata Bambang di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Jumat.
Dalam perencanaannya, ia menyebutkan ada tiga sektor yang menjadi fokus kerja sama, yakni infrastruktur dan utilitas perkotaan, infrastruktur layanan dasar, serta perumahan dan kawasan permukiman.
"Jadi kita melihatnya perencanaan yang tidak hanya terkotak-kotak tetapi perencanaan yang sudah terintegrasi dan komprehensif," kata dia.
Menurutnya pengembangan metropolitan adalah pengembangan dari sudut ekonomi maupun lingkungan. Sehingga pembangunan yang nantinya dilakukan tidak akan merusak lingkungan.
"Contohnya, saya tahu wali kota akan kesulitan mencari tempat pembuangan akhir. Karenanya harus ada penanganan sampah. Tidak hanya di Kota Bandung tapi wilayah metropolitan Bandung," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti nota kesepakatan tersebut. Ia harap perencanaan tersebut bisa segera berproses.
"Yang jelas harapan kami komitmen dari Pak Menteri ini mudah-mudahan bisa terwujud dengan lancar dan baik," kata Oded
Baca juga: Penduduk Jakarta-Bandung 75 juta pada 2045
Baca juga: Bappenas: Bandara Kertajati sejarah baru pembangunan infrastruktur Indonesia
