Sebagian daerah Jabar berat untuk raih menang, kata Nasdem Jabar

Garut (Antaranews Jabar) - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Jawa Barat Saan Mustofa menyatakan sebagian kota/kabupaten di Jabar masih dianggap berat untuk meraih suara masyarakat, sehingga perlu upaya khusus untuk menang atau minimal seimbang.

"Ada daerah-daerah di Jawa Barat yang masih berat," kata Saan saat menghadiri konsolidiasi calon anggota legislatif Partai NasDem di Kabupaten Garut, Jumat.

Ia menuturkan, Partai NasDem di tingkat provinsi, maupun kota/kabupaten terus berupaya berkampanye dengan turun langsung ke masyarakat untuk memenangkan suara pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden di Jabar.

"Kita akan lampaui, jadi insya Allah, NasDem mendapatkan kursi yang signifikan," katanya.

Ia mengungkapkan, dari 27 kota/kabupaten di Jabar yang masih dianggap cukup berat untuk meraih suara terbanyak mengalahkan partai lain di antaranya Bekasi, Kabupaten Ciamis dan Garut.

Menurut dia, perhitungan berat bagi Partai NasDem itu berdasarkan hasil perolehan suara pada pemilihan presiden dan legislatif 2014 yang kalahnya cukup jauh dibandingkan dengan partai politik lainnya.

"Daerah-daerah yang selama ini kita pahami cukup berat adalah Garut, Bekasi, Ciamis. Itu berat, 2014 yang lalu juga kalahnya telak," katanya.

Baca juga: Caleg Partai Nasdem Cianjur divonis enam bulan penjara

Baca juga: Alat peraga kampanye Partai Nasdem di Cianjur dirusak

Saan menyampaikan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, ini menjadi motivasi partai untuk mampu memenangkan daerah yang dianggap berat, atau minimal mendapatkan suara yang sama dengan partai lain.

Termasuk, kata dia, dalam pemilihan presiden di Jabar, ditargetkan pasangan petahana Presiden Jokowi dan Ma`ruf Amin mendapatkan suara lebih besar dibandingkan dengan calon presiden Prabowo dan Sandiaga Uno.

"Di Jawa Barat kita menang, walaupun beda tipis, kita ingin bedanya paling sedikit 5 persen antara Jokowi dan Prabowo," katanya.

Baca juga: Nasdem target 100 kursi DPR