Bandung (Antaranews Jabar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat menggandeng Gerakan Kebangsaan Jabar saat menggelar "hearing" dialog di Gedung DPRD setempat, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa.
Gerakan Kebangsaan Jabar merupakan gabungan gerakan-gerakan mahasiswa dan pemuda yang ada di provinsi ini.
Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari menjelaskan bahwa tujuan hearing dialog tersebut selain sebagai ajang silaturahmi dengan para unsur pemuda juga dimanfaatkan sebagai media untuk berdiskusi terkait dengan peran dan kontribusi pemuda dalam pembangunan.
"Mereka banyak yang ingin tahu bagaimana program-program kepemudaan yang ada di Jabar. Mereka berkomitmen bahwa pemuda itu bagian penting di dalam pembangunan di daerah ini," ujar Ineu.
Ia berharap hearing dialog tersebut dapat memberikan banyak manfaat dan mampu memotivasi unsur-unsur pemuda di Jabar untuk mencurahkan gagasan, ide, dan kontribusinya dalam pembangunan.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Kebangsaan Jawa Barat Dewek Sapta Anugrah menyambut baik kegiatan hearing diialog yang digelar oleh DPRD setempat.
"Karena bagaimana pun legislatif menjadi satu lembaga yang penting dalam pengawalan berdemokrasi," katanya.
Dengan adanya komunikasi politik antara mahasiswa dan DPRD, Dewek berharap ke depannya mampu membangun sinergiritas gerakan bersama untuk mengawal bagaimana beberapa regulasi yang memang peduli terhadap persoalan-persoalan kepemudaan.
Ia mengatakan bahwa pihaknya tengah konsen dalam mendorong unsur legislatif untuk lebih responsif dan reaktif dalam melahirkan peraturan-peraturan daerah yang memihak kepada rakyat, terlebih pada persoalan kepemudaan.
"Seperti angka kemiskinan, pengangguran, angka putus sekolah yang masih didominasi oleh kalangan pemuda. Inilah yang harus dikedepankan oleh teman-teman DPRD yang hari ini menjabat," katanya.
Oleh karena itu, dia berharap Pemprov dan DPRD Provinsi Jawa Barat dapat lebih memberdayakan unsur-unsur kelompok kepemudaan di provinsi ini.
Terlebih, lanjut dia, pada tahun 2030, Indonesia menghadapi bonus demografi. Dalam hal ini, pemprov dan DPRD setempat diharapkan mampu melihat peluang dari kelompok pemuda.
