Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan Indonesia masih menghadapi ancaman kesehatan serius dengan adanya 2,3 juta anak kategori zero dose atau mereka yang belum pernah menerima satu pun dosis imunisasi dasar pada tahun 2025.
Wamenkes Dante menekankan meskipun cakupan imunisasi nasional telah mencapai 80 persen, angka tersebut belum cukup untuk membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) yang mensyaratkan minimal 90 persen perlindungan.
"Munculnya kasus campak dan sejumlah penyakit menular lain menunjukkan masih adanya celah perlindungan imunisasi di masyarakat," ujar Wamenkes Dante saat kunjungan lapangan tematik di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Menurut dia, masih cukup tingginya angka zero dose dipengaruhi informasi tidak tepat yang diterima orang tua. Dia mengakui memang beberapa waktu belakangan ada beberapa isu yang beredar mengenai vaksin, sehingga banyak orang tua tidak mengizinkan anaknya diimunisasi. seperti campak, polio, DPT, atau lainnya.
Isu yang tidak tepat itu antara lain imunisasi menyebabkan autis dan ternyata dari studi empiris yang dilakukan pada jutaan orang di seluruh dunia tidak pernah ada efek samping tersebut.
Kemudian isu kepercayaan, Dante mencontohkan imunisasi campak yang bahan dasarnya untuk memisahkan sel-sel growth-nya menggunakan tripsin babi, namun kemudian dilakukan purifikasi (pemurnian) hingga pada produk jadinya, tripsin babi itu sudah tidak ada lagi.
"Dan ini sudah diuji oleh MUI, yang hasilnya vaksin campak ini sudah sama sekali tidak mengandung unsur yang berasal dari tripsin babi itu," kata Wamenkes Dante.
Isu-isu yang berkembang termasuk isu agama, kata dia, menjadi tantangan untuk menjelaskan pentingnya imunisasi bagi anak pada masyarakat.
Di sinilah, lanjut dia, pentingnya peran dari pos pelayanan terpadu (Posyandu), pemimpin daerah, media massa, hingga pemuka agama, dalam menjelaskan vaksin itu aman, halal, dan baik bagi masyarakat.
"Kalau kita tidak melakukan imunisasi secara cepat pada zero dose ini, maka ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Turun sedikit saja (tingkat vaksinasi), langsung timbul KLB. Siapa yang berperan, yang berperan adalah ibu-ibu di posyandu, pemda, media massa, dan pemuka agama," tutur Wamenkes.
Dalam kesempatan tersebut, Dante mengapresiasi Provinsi Jawa Barat yang berhasil memangkas jumlah anak zero dose secara signifikan, dari 102.000 anak menjadi 67.000 anak hanya dalam satu tahun.
"Penurunannya hampir 40 ribu anak. Ini capaian yang luar biasa. Bandung memiliki peluang besar menjadi contoh nasional melalui inovasi pelayanan kesehatan dan penguatan Posyandu," katanya.
Senada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan fenomena zero dose, terutama absennya vaksin DPT-1 pada tahun pertama kehidupan, bukan sekadar persoalan data, melainkan ancaman terhadap hak dasar hidup anak.
Farhan mengidentifikasi disinformasi dan penolakan kelompok masyarakat tertentu sebagai tembok besar dalam program imunisasi. Untuk meruntuhkannya, ia mendorong skema kolaborasi total yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
"Kerja sama 360 derajat menjadi sangat penting agar anak-anak kita tidak kehilangan hak mendapatkan imunisasi dasar. Dibutuhkan keterlibatan tokoh masyarakat, agama, Posyandu, hingga pengurus RW," tutur Farhan.
Wamenkes juga mengajak media massa ditingkatkan perannya untuk menjadi benteng pertahanan melawan hoaks kesehatan di media sosial. Edukasi yang benar mengenai imunisasi dasar, seperti campak, polio, dan DPT, harus masif disuarakan guna memastikan investasi masa depan bangsa melalui kesehatan anak tetap terjaga.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ancaman kesehatan, Wamenkes: 2,3 juta anak Indonesia "zero dose"
Pewarta: RPGEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
