Bandung (ANTARA) - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat mengungkapkan Gedung DPRD Jabar pada November 2025 akan mulai mengoptimalkan air tanah untuk menghadapi penerapan penghematan anggaran di 2026.
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat Dodi Sukmayana mengatakan penggunaan air tanah dilakukan agar biaya operasional air perpipaan per bulan bisa ditekan di batas bawah.
"Penghematan air, dengan cara air digunakan dari tanah yang ada di Sekretariat DPRD tidak menggunakan PDAM, sehingga biaya langganan air hanya abodemen saja," kata Dodi dalam pesan singkatnya pada ANTARA di Bandung, Jumat.
Dodi mengatakan kebijakan tersebut seiring dengan kebijakan kerja dari rumah (WFH) dengan kuota 50 persen pada pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar yang berjumlah sekitar 133 orang dan diproyeksi menurunkan juga biaya listrik dan internet bulanan.
Bahkan terkait listrik ini, Dodi menjelaskan pihaknya akan mengoptimalkan sumber energi alternatif dengan panel surya di atap Gedung DPRD Jabar untuk menekan anggaran listrik bulanan.
Dodi juga mengatakan pihaknya akan menghentikan langganan internet berbayar dan memaksimalkan jaringan yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat.
Selain itu, pada periode yang sama, dilakukan penghematan dengan menghilangkan snack, dilakukan pada rapat pagi, dan penghilangan makan buffet dilakukan pada waktu makan siang dan rapat-rapat setelahnya.
"Jadi, nanti di rapat pagi kita memberikan air dan tidak ada snack. Kalaupun sampai siang lewat jam 12.00, baru dikasih nasi boks dan tidak ada makanan yang disajikan dalam bentuk buffet atau parasmanan," kata Dodi.
Dia menyebut, untuk kegiatan rapat, anggaran untuk giat dan jamuannya akan mengalami penurunan dari semula Rp11 miliar, jadi tersisa Rp2 miliar untuk tahun 2026.
"Kami itu hanya dari anggaran Rp11 miliar itu menjadi Rp2 miliar. Dengan yang sekitar Rp800 jutanya itu untuk air minum dan kegiatan rapat saja," ucapnya.
Menurut Dodi, uji coba efisiensi ini akan dilakukan bertahap agar pegawai terbiasa dengan sistem baru tanpa mengganggu kinerja kelembagaan.
Meski ada keterbatasan anggaran, ia memastikan seluruh aktivitas, termasuk pelayanan administrasi dan dukungan, tetap berjalan optimal.
"Efisiensi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Justru jadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat," katanya.
Diketahui, APBD Jawa Barat 2026 turun Rp2,4 triliun akibat penundaan dana transfer pusat ke daerah.
Penurunan tersebut berasal dari sejumlah pos, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, serta penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar. Selain itu, DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga mengalami koreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
Dengan penurunan tersebut, total APBD Jabar 2026 yang semula diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun.
