Pemkab Indramayu Latih SKPD Tingkatkan Pelayanan Publik

Antarajabar.com - Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memberikan latihan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk meningkatkan pelayanan publik dan melatih mereka, agar berani melakukan terobosan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi di era digital saat ini.
       
"Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani masyarakat, ditentukan oleh sistem pelayanan publik, untuk itu kami berharap SKPD yang bersinggungan langsung harus inovatif," kata Wakil Bupati Indramayu, Supendi di Indramayu, Senin.
       
Supendi mengatakan SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada publik, seperti Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan harus benar-benar serius dan mengubah mindset aparaturnya menjadi pelayan yang baik.
       
Selain itu lanjut Supendi SSKPD juga harus berani melakukan terobosan yang inovatif, yang salah satunya adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi di era digital saat ini.
       
Supendi menegaskan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25/2009 tentang pelayanan publik, dengan demikian SKPD diwajibkan agar memberikan pelayanan prima.
       
"Inovasi-inovasi dalam pelayanan publik mutlak diperlukan agar pelayanan semakin cepat, makin baik dan murah," tuturnya.
       
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu, Edi Mulyadi Sahman mengatakan kegiatan Diklat Pelayanan Publik tersebut diikuti 35 peserta yang berasal dari pejabat dan pelaksana penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemkab Indramayu.
       
"Kegiatan ini berlangsung selama sembilan hari, mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 8 September 2017 dengan kredit waktu 84 jam," katanya.
       
Edi menambahkan untuk materi yang diberikan yaitu, konsep dan kebijakan dalam pelayanan publik, standar pelayanan publik, strategi dan standar peningkatan pelayanan publik, strategi peningkatan kualitas layanan publik, pola penyelenggaraan, pengelolaan pengaduan, indeks kepuasan masyarakat dan benchmark best practice.