Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemberitaan bidang ekonomi mewarnai Kamis (2/10), mulai dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa data penerima subsidi LPG masih dimatangkan, hingga pemerintah Indonesia meminta Uni Eropa menghormati putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) soal biodiesel.
1. Respons Menkeu, Bahlil tegaskan data subsidi LPG masih dimatangkan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa data penerima subsidi LPG masih dimatangkan, ketika merespons Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal tingginya subsidi LPG.
Baca selengkapnya di sini
2. Indonesia minta Uni Eropa hormati putusan WTO soal biodiesel
Pemerintah Indonesia mendorong Uni Eropa (UE) untuk mengadopsi putusan Panel Sengketa DS618 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan countervailing duties (CVD) biodiesel Indonesia yang diumumkan pada 26 September 2025.
Baca selengkapnya di sini
3. Menkeu jelaskan alasan pemangkasan dana transfer ke daerah
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan pemerintah memangkas dana transfer ke daerah, seraya menegaskan secara netto anggaran daerah justru bertambah melalui program yang dialokasikan pemerintah pusat.
Baca selengkapnya di sini
4. Pertamina Patra Niaga: Penyaluran BBM aman usai kebakaran kilang Dumai
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan penyaluran bahan bakar minyak tetap aman usai kejadian kebakaran di salah satu unit operasional PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit II Dumai Provinsi Riau.
Baca selengkapnya di sini
5. BRI: Volume transaksi lewat AgenBRILink tembus Rp1.145,22 triliun
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat volume transaksi yang dilakukan melalui AgenBRILink telah mencapai Rp1.145,22 triliun dengan total lebih dari 734 juta transaksi sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025.
Baca selengkapnya di sini
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, data penerima subsidi LPG hingga sengketa biodiesel di WTO
