Bandung (ANTARA) - Pekerja pariwisata yang tergabung dalam solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi langsung tuntutan mereka untuk pencabutan pelarangan Study Tour ke luar Jabar.
Hal ini karena, kata Koordinator Solidaritas P3JB Herdis Subarja, alih-alih merespon langsung ketika mereka melakukan pernyataan sikap di Gedung Sate pada Senin (21/7), Dedi malah mengunggah tanggapannya melalui video di media sosial pribadinya.
"Seharusnya hadapi dan sampaikan langsung, baik melalui perwakilan atau video conference ketika kita di Gedung Sate kemarin, kenapa harus lewat medsos. Kalau begini nampak sekali mau menghindari kami," kata Herdis dikonfirmasi di Bandung, Selasa.
Baca juga: Catat! Farhan izinkan "study tour" beda dengan Dedi Mulyadi
Baca juga: Demo pekerja pariwisata se-Jabar hari ini desak Dedi Mulyadi cabut pelarangan "Study Tour"
Baca juga: Pekerja pariwisata dorong pencabutan SE larangan Study Tour pada Dedi Mulyadi
Herdis menyampaikan pihaknya akan melanjutkan perjuangan mereka melalui aksi massa yang lebih besar, terlebih respon Dedi yang nampak kukuh pada pendiriannya untuk melarang study tour.
Namun demikian, Herdis juga mengatakan selain aksi, jalur lain juga akan ditempuh, termasuk langkah diplomasi politik.
"Kami aksi lagi lebih massif. Selain itu juga lewat DPRD Provinsi, bahkan bisa kami berdiplomasi ke DPR RI," katanya.
Herdis mengatakan P3JB juga akan segera bergerak di tingkat pusat dengan melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto ataupun DPR-RI terkait substansi tuntutannya.
Herdis juga merespon terkait tudingan tentang aksi demo yang didukung Asosiasi luar Jawa Barat, kemudian terkait bus pariwisata yang ikut demo berplat luar Jabar yang disebutnya karena belum selesai administrasi balik nama.
"Persib main di Jakarta dapat dukungan dari penduduk Jakarta apa lantas bermasalah. Dukungan itu sebagai bentuk solidaritas. Untuk bus itu dibeli dari luar Jabar dan belum balik nama, tapi perusahaan semua di Jabar," ucapnya.
Herdis menegaskan ada tiga elemen yang terlibat penyampaian aspirasi pada Senin (21/7) itu yakni dari pelaku usaha transportasi pariwisata, pelaku usaha perjalanan, dan pelaku UMKM di sektor wisata.
"Semua pekerja yang terdampak dari kondisi global, ditambah dampak kebijakan gubernur," tuturnya.
