Cianjur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat melakukan berbagai cara untuk meraih Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan, agar dapat diterapkan di seluruh layanan kesehatan di Cianjur, di mana warga cukup membawa Kartu Tanda Penduduk saat mengakses layanan kesehatan.
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian di Cianjur Minggu mengatakan, pihaknya masih mencari solusi terkait dicoretnya ratusan ribu warga Kabupaten Cianjur sebagai penerima BPJS PBI JK sehingga target UHC terancam gagal diterapkan pada Juli 2025.
"Kami mengupayakan solusi lain dengan harapan UHC dapat diterapkan tahun ini, kami belum tahu apa alasan dicoretnya 126 ribu penerima BPJS PBI JK di Cianjur, sehingga persentase peserta BPJS Kesehatan di Cianjur menurun," katanya.
Pihaknya meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, melakukan sejumlah langkah salah satunya memenuhi kuota kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK yang belum sesuai dengan persyaratan untuk meraih status UHC.
"Kami akan mencari berbagai cara agar UHC tetap dapat berjalan di tahun 2025, syarat yang masih kurang dapat dipenuhi dalam waktu dekat," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Yusman Faisal, mengatakan pihaknya sudah menganggarkan penambahan peserta BPJS Kesehatan PBI JK atau peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah sebanyak 372 ribu orang dengan anggaran Rp84 miliar.
Bahkan berdasarkan data dari 2,6 juta penduduk Cianjur sudah tercapai target 98,6 persen peserta BPJS Kesehatan dengan tingkat keaktifan 80 persen, namun target terancam gagal karena sekitar 126 ribu peserta BPJS PBI JK yang sumber anggarannya dari pusat dicoret.
"Kemungkinan penerapan UHC tertunda karena tidak mencapai persentase minimal syarat UHC dari pusat, seharusnya bukan Juli sudah dapat berjalan di mana dalam satu hari warga yang mendaftar sudah aktif dan dapat digunakan," katanya.
