Karawang (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Karawang Jawa Barat Endang Sodikin mendesak agar Dewan Pengurus Korpri Karawang yang baru segera menuntaskan masalah pencairan uang "kadeudeuh" para pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang tertunda selama beberapa tahun terakhir.
"Saya kira cukup banyak persoalan yang harus diselesaikan. Di antaranya masalah pencairan "kadeudeuh" para pensiunan PNS yang sudah lama tertunda," kata Endang Sodikin di Karawang, Senin.
Ia mengatakan, persoalan tertundanya pencairan "kadeudeuh" para pensiunan PNS menjadi "pekerjaan rumah" terbesar bagi Dewan Pengurus Korpri Karawang yang baru.
Sebab, pencairan uang kadeudeuh itu sudah lama dinantikan oleh para purna PNS.
Selama ini ia mengaku sering menerima laporan para pensiunan PNS yang sudah lama menantikan pencairan "uang kadeudeuh" dari Dewan Pengurus Korpri Karawang.
Kondisi tersebut cukup disayangkan, karena "uang kadeudeuh" yang harus mereka dapatkan itu sebenarnya hasil tabungan para purna selama mereka aktif menjadi PNS.
Jika diperlukan, kata dia, Dewan Pengurus Korpri Karawang yang baru melakukan audit. Kemudian dilihat nilai potensi "uang kadeudeuh" yang harus diberikan kepada para pensiunan PNS.
Sementara itu, para pensiunan PNS 2022-2023 di lingkungan Pemkab Karawang sebelumnya berkali-kali menagih pencairan uang pensiunan atau uang kadeudeuh mereka kepada pengurus Korpri.
