Pemprov Jabar susun strategi untuk Citarum Harum yang anggarannya bakal dihapus

"Tentu harus ada perubahan strategi, berarti kemandirian provinsi, kabupaten kota, dan kerja sama pentahelix ini harus ditingkatkan. Jadi jangan sampai efisiensi kemudian kita jadi mati langkah," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Mochamad Dian Al Ma’ruf mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan Sungai Citarum, agar target IKA di sana tahun 2025 bisa tercapai.

Terlebih, saat ini anggaran program Citarum Harum direncanakan untuk dihapus akibat efisiensi anggaran.

"Jadi sebenarnya gini, Citarum Harum itu kan bukan hanya BBWS Citarum. Citarum Harum itu program yang dilaksanakan dengan mengandung asas pentahelix. Sekarang barangkali pemerintah sedang terbatas anggaran karena ada hal lain yang lebih prioritas. Tentu masyarakat bukan berarti jadi loyo kan? Tentu masyarakat seharusnya lebih aware,” katanya.

Ia meminta masyarakat untuk peduli kepada Citarum melalui hal kecil seperti tidak membuang sampah ke Sungai. Sebab, SDM untuk pembersihan yang tersedia cukup terbatas, apalagi harus ditekan dengan efisiensi anggaran yang ada.

"Sekarang jangan buang di situ lagi. Gak ada lagi yang ngangkat gitu karena walaupun ada ya terbatas, alat ada tapi kan harus digerakkan Itu pakai BBM. Intinya pemerintah tetap ada di depan untuk kesejahteraan, masyarakatnya saja skala prioritasnya sekarang yang mungkin digeser," tutur Dian.

Diketahui, Komisi V DPR RI menyatakan pagu anggaran aktif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025 sebesar Rp50,483 triliun setelah dilakukan efisiensi. Hal ini diumumkan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis, (13/2).

Berdasar perhitungan itu maka anggaran Kementerian PU bertambah hampir 50 persen jika dibandingkan dengan angka setelah dilakukan efisiensi pertama yaitu Rp29,57 triliun.

“Setelah mengalami rekonstruksi anggaran, ada penambahan kembali, efisiensinya menurun dari Rp81 triliun menjadi Rp60,469 triliun sehingga pagu baru Kementerian PU senilai Rp50,48 triliun,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Raker/RDP tersebut.

Sebelumnya, anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas hingga hampir menyentuh angka 80 persen, setelah pada tahun sebelumnya pagu anggaran Kementerian PU memiliki angka sebesar Rp110,95 triliun.

Hal ini pun menyisakan anggaran Kementerian PU 2025 saat efisiensi pertama sebesar Rp29,57 triliun saja.

"Sekarang, total pagu anggaran setelah efisiensi kedua menjadi sebesar Rp50,48 triliun," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Lebih lanjut Dody mengatakan pagu anggaran ini akan dimanfaatkan untuk beberapa hal utama seperti belanja pegawai, operasional perkantoran, ditjen sumber daya air, bina marga, cipta karya, prasarana dan strategis, hingga Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan.

Baca juga: Luhut berharap keberlangsungan program Citarum Harum terus dilanjutkan