Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan setidaknya 3.900 UMKM dapat terfasilitasi legalitasnya dalam Gebyar Pelayanan Terpadu 2024 yang akan dilaksanakan pada 17 Desember 2024.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Nining Yuliastiani mengatakan jumlah tersebut adalah total dari jumlah UMKM dari acara yang digelar serentak di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat, dan 27 kabupaten/kota.
"Dengan target 1.200 (UMKM) yang dilaksanakan DPMPTS Jabar di Pusdai dan 2.700 di seluruh kabupaten/kota. Total 3.900 UMKM terfasilitasi di seluruh Jabar. Mudah-mudahan lebih," kata Nining di acara Bewara Jawa Barat (BEJA) Volume 13 di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Dalam Gebyar Pelayanan Terpadu 2024 bertajuk UMKM Gemilang, Investasi Berkembang, Jabar Jadi Caang, ada 13 instansi yang terlibat, yakni DPMPTSP, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Disperindag, Disdukcapil, Bapenda, Kemenkumham, Kemenag, BPOM, Badan Standardisasi Nasional, Dirjen Pajak, Diskuk, Disparbud dan Bank BJB, dengan total 16 layanan yang diberikan.
Kegiatan yang disertai Penganugerahan Penghargaan Pelaku Usaha ini, merupakan langkah strategis Pemprov Jabar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat melalui UMKM.
Selain itu, Penganugerahan Penghargaan Pelaku Usaha (West Java Investment Award/WJIA) yang turut dilakukan, diharap dapat menstimulus UMKM maupun pemerintah kabupaten/kota untuk terus sama-sama berusaha mendukung kesempurnaan legalitas administrasi di Jabar.
Dengan harapan, UMKM di Jabar dapat terus berkembang dan naik kelas, hingga akhirnya mampu bersaing tidak hanya di level nasional, tetapi juga internasional.
