Kota Bogor (ANTARA) - Transportasi massal Biskita Transpakuan di Kota Bogor, Jawa Barat, dipastikan tetap beroperasi melayani masyarakat di dua koridor pada tahun 2025, meski tak lagi disubsidi oleh pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Marse Hendra Saputra, di Kota Bogor, Rabu, mengatakan Biskita Transpakuan hanya beroperasi di dua koridor, agar tidak ada unit bus yang dikurangi dan dapat mempengaruhi waktu tunggu penumpang.
“Jadi kita berharap waktu tunggu semakin cepat, semakin baik. Prinsipnya gitu (mengurangi koridor). Kita berharap tetap ada layanan Biskita,” kata Marse.
Ia menyebutkan, dua koridor Biskita Transpakuan yang beroperasi pada 2025 ialah Koridor 1 dan 2. Keduanya merupakan koridor dengan load factor atau bangkitan penumpang tertinggi.
Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, load factor Biskita Transpakuan pada September 2024 pada semua koridor juga menunjukkan tren yang positif.
Dari data BPTJ disebutkan antara lain; pada Koridor 1 mencapai 65,23 persen, Koridor 2 melebihi target di angka 111,89 persen, Koridor 5 mencapai 49,67 persen, dan Koridor 6 sebesar 23,65 persen.
“Demand tertinggi kan Koridor 1 dan 2. Sayang (kalau dihapus), karena warga sudah terbiasa bermobilisasi dari situ,” ujarnya lagi.
DPRD Kota Bogor menganggarkan Rp10 miliar pada APBD Kota Bogor tahun 2025, untuk kelanjutan operasional transportasi massal Biskita Transpakuan yang tidak lagi disubsidi oleh pemerintah pusat tahun depan.
Marse mengatakan, awalnya Dishub Kota Bogor mengajukan Rp30 miliar untuk pelayanan di empat koridor. Namun anggaran yang disetujui sebesar Rp10 miliar untuk operasional Biskita Transpakuan selama enam bulan.
“Jadi nanti menganggarkan lagi di anggaran perubahan,” kata dia pula.
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengatakan operasional Biskita Transpakuan akan berlanjut dengan mekanisme yang sama dengan yang selama ini berjalan, yaitu pembelian layanan atau buy the service (BTS).
