Bandung Barat (ANTARA) -
Dalam kegiatannya mengunjungi Desa Kahuripan, Kecamatan Lembang dan Desa Kertamulya, Kecamatan Padalarang, hari ini untuk Belanja Masalah, Yandri didampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Baca juga: Produk lokal Lembang jadi nilai tambah bangun ekonomi desa
"Dengan Belanja Masalah, kami bisa melihat potensi yang ada, seperti success story. Nah, saya melihat itu di Bandung Barat, dari 165 Desa, ada 100 desa mandiri dan 65 desanya maju. Artinya, Bandung Barat ini luar biasa dan saya ingin mereplikasi ini untuk desa-desa yang lain, seperti Desa Kertamulia ini ada wisata kulinernya," kata Yandri di Desa Kertamulia.
Selain soal yang ada di atas, kata Yandri, Desa Kertamulia yang memiliki ruang aspirasi ini, akan menjadi sesuatu yang dirinya akan coba tularkan ke daerah-daerah yang lain.
"Juga di Bandung Barat itu saya lihat kekompakan masyarakat yang sangat ingin maju ini luar biasa. Saya lihat mereka memaksimalkan potensi yang ada. Berbagai hal yang ada ini yang kami mau tularkan di desa-desa lain," ujarnya.
TPPO Jadi Perhatian
Pasalnya, Kabupaten Bandung Barat menjadi penyumbang angka terbesar Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal selain Banten dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam mengantisipasi dan menanggulanginya, Yandri menyebut langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah melakukan pemetaan desa-desa yang menjadi penyuplai PMI ilegal terbesar selain Banten dan NTT.
"Angka PMI ilegal di Bandung Barat juga besar. Oleh karena itu, saya akan bekerja sama dengan Menteri Perlindungan Tenaga Migran. Nanti kami akan kerjasama agar bagaimana masyarakat di desa tidak lagi menjadi korban TPPO," ucapnya.
