Bandung (ANTARA) -
"Pemprov selalu melakukan evaluasi kinerja rutin secara menyeluruh terhadap kinerja setiap BUMD sebelum keputusan final diambil, sehingga bisa memberikan manfaat yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Daddy dalam keterangan di Bandung, Senin.
Terlebih, kata dia, dengan adanya perubahan mendadak besaran anggaran untuk alokasi penyertaan modal sebesar Rp52 miliar yang dianggap sebagai tanda kurangnya profesionalisme dan konsistennya dalam perencanaan anggaran.
"Perubahan angka dalam penyertaan modal di pergeseran anggaran bisa mempengaruhi program kegiatan di setiap OPD, serta mengubah target-target yang telah disepakati. Memang sudah seharusnya setiap BUMD dapat meyakinkan business plan yang positif ke DPRD," ujarnya.
Terkait BUMD itu, Pemprov Jabar perlu memberikan perhatian khusus pada komitmen dengan Pusat terkait dukungan maskapai dan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang belum terpenuhi dan berdampak pada pembangunan dan investasi.
"Dengan telah selesainya Tol Cisumdawu yang dahulu menjadi kendala awal, seharusnya komitmen harus terus diperjuangkan sehingga bisa menjadi bandara kebanggaan Jawa Barat," ucapnya.
Menurut Daddy, penyertaan modal ke PT BIJB merupakan langkah penyelamatan untuk perkembangan fasilitas tersebut, harus didasarkan pada perhitungan bisnis yang jelas. Demikian pula, untuk hal-hal lain, seperti pembebasan lahan di ujung runway lintasan, kesiapan SDM, dan rencana bisnis untuk program subsidi modal serta dampak positifnya.
