Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat (Jabar) meminta pemerintah untuk memperbaiki basis data penerima manfaat yang belum sempurna sebelum mengimplementasikan perubahan skema pendistribusian pupuk subsidi untuk meningkatkan efektivitas program tersebut.
“Basis data petani yang belum sempurna dan data penerima manfaat yang acak-acakan dapat menyebabkan implementasi program yang lebih buruk,” kata Ketua Harian DPD HKTI Entang Sastraatmadja di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi pupuk menjadi Bantuan Langsung Petani (BLP) menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama kelompok petani.
Hal tersebut, lanjutnya, dikarenakan basis data petani yang belum sempurna dapat menghambat persiapan implementasi BLP serta menimbulkan masalah dalam menyalurkan pupuk subsidi.
"Jika bantuan langsung diterapkan tanpa perbaikan data dan sistem yang memadai, masalah distribusi pupuk bersubsidi mungkin akan tetap ada atau bahkan memburuk,” ucap Entang.
Pihaknya pun meminta pemerintah untuk menjalankan rencana perubahan skema subsidi menjadi bantuan langsung tersebut dengan hati-hati.
Ia berharap pemerintah dapat menciptakan regulasi terbaik untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional di tengah kondisi pangan global yang masih bergejolak.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: HKTI Jabar: Perbaiki data penerima sebelum ubah skema subsidi pupuk
