Bandung (ANTARA) -
Pasalnya, lanjut Daddy, dari 41 BUMD Jabar, sebagian besarnya tidak produktif dan belum mampu memberikan kontribusi pendapatan melalui deviden, sementara pendapatan daerah juga sedang minim sehingga efisiensi harus dilakukan termasuk penyertaan modal bagi BUMD.
"BUMD, kita minta due diligence sebetulnya. Peninjauan secara tuntas. Kalau perlu di-merger ya di-merger. Kalau bisa dibubarkan, bubarkan saja daripada terus-terusan menyedot APBD melalui penyertaan modal, tapi tidak memberi imbal balik positif bagi Jabar," ujar Daddy dikonfirmasi di Bandung, Senin.
Sejauh ini kata dia, hanya dua BUMD yang sehat dan berkontribusi bagi Jawa Barat, dari total 41 BUMD tersebut, yakni BJB dan PT Migas Utama Jabar (MUJ).
Sementara selebihnya, kata dia, tidak memberikan kontribusi berarti. Jangankan untuk memberikan deviden dalam membantu membangun Jabar, menghidupi perusahaannya sendiri pun masih sulit.
Padahal Pemprov Jabar, tutur Daddy, sangat berharap sokongan dari BUMD, seiring dengan menurunnya realisasi pendapatan daerah.
"Peningkatan yang kita harapkan, salah satunya dari BUMD karena kita sudah investasi begitu besar. Tapi kenyataannya, dari semua BUMD, hanya dua yang sehat. Sisanya silakan cek sendiri. Itu yang kita harapkan, mereka memberikan deviden bermakna membiayai pos pembangunan kita," tuturnya.Diketahui, pendapatan daerah pada 2023 diketahui terealisasi sebesar Rp34,77 triliun atau 97,62 persen, terdiri dari pendapatan asli daerah terealisasi Rp24,37 triliun atau 98,29 persen. Pendapatan transfer terealisasi Rp10,28 triliun atau 95,96 persen dan pendapatan lain-lain terealisasi Rp115 miliar atau 107,92 persen.
Sementara, untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp35,51 triliun atau 95,56 persen. Belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp19,09 triliun, belanja modal Rp2,52 triliun, belanja tidak terduga Rp23,60 miliar dan belanja transfer sebesar Rp13,87 triliun.
"Untuk silpa tercatat Rp800,40 miliar," kata Daddy Rohanady beberapa waktu lalu.
