Yang penting, kata Ari, masyarakat bisa saling menghormati perbedaan pandangan yang ada.
Organisasi masyarakat sipil menggelar Mahkamah Rakyat Luar Biasa untuk mengadili pemerintahan Presiden Jokowi pada hari ini di Wisma Makara Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.
Gugatan yang dinamai sebagai “Nawadosa” rezim Jokowi, di antaranya terkait perampasan ruang hidup, persekusi, korupsi, militerisme dan militerisasi, komersialisasi pendidikan, kejahatan kemanusiaan dan impunitas, sistem kerja yang memiskinkan, serta pembajakan legislasi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Istana jawab kritik Mahkamah Rakyat dengan survei kinerja pemerintah
