Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan yang layak menjadi tanggung jawab Pemerintah demi menunjang mobilitas sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
Kabupaten Bekasi, yang disebut sebagai pusat industri terbesar se-Asia Tenggara dengan mobilitas tinggi kendaraan bermotor, baik pribadi, industri, maupun umum, juga dituntut memiliki infrastruktur yang layak.
Kemacetan di wilayah itu sudah menjadi rutinitas harian layaknya kota tak pernah tidur. Apalagi menjelang jam masuk hingga pulang kerja, sepanjang marga nyaris diwarnai penumpukan kendaraan.
Saat ini Kabupaten Bekasi dihuni setidaknya 11.229 perusahaan dengan 12 kawasan industri besar, yang menjadi magnet bagi pendatang dari luar daerah dan angkatan kerja setempat.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan berdasarkan hasil kajian anggaran, setidaknya dibutuhkan anggaran Rp40 triliun untuk merealisasikan pembangunan secara menyeluruh pada tahun 2024 berdasarkan sekitar 8.000 usulan masyarakat.
Namun, anggaran pendapatan daerah itu tidak akan mampu membiayai seluruh beban pembangunan infrastruktur berdasarkan usulan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bekasi hanya berkisar Rp6 -- 7 triliun per tahun.
