Bandung (ANTARA) -
Sebab, kata Herman, berdasarkan data BPS, angka pengangguran di Jabar per Februari 2024 meski menurun 217.000 orang dibandingkan Februari 2023 menjadi 1,79 juta orang, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan, lulusan SMK masih berada paling atas dengan 12,33 persen, disusul lulusan SMA 8,98 persen.
Baca juga: Dinas ESDM Jawa Barat gelar pelatihan konversi kendaraan listrik di 8 SMK
"Mengingat SMA/SMK kewenangan provinsi, perlu ada treatment khusus agar penyerapan tenaga kerja bisa optimal. Konsep 'eaching factory bisa lebih dimatangkan lagi dengan mencocokkan jenis vokasi di SMK dengan peta industri yang ada di Jabar," kata Herman dalam keterangan di Bandung, Jumat.
Di Jabar, lanjutnya, saat ini ada dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sedang berkembang, yakni KEK Rebana di Jabar Utara dan KEK Lido di Jabar Selatan.
Dinas Pendidikan harus berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menajamkan teaching factory SMK.
"Oleh karena itu dibahas dan dicari ramuan terbaik pada pertemuan rapat kali ini. Harus ada kebijakan-kebijakan yang harus kita koreksi," tuturnya.
Dengan kurikulum Merdeka Belajar, menurut Herman, seharusnya konsep teaching factory di SMK bisa lebih mudah.
"Kita perlu menghadirkan dukungan dengan terobosan ataupun menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung sinergi antara pembelajaran di sekolah vokasi dan industri," ucap Herman.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jabar Nining Yuliastiani mengatakan dengan kehadiran dua KEK, Jabar menjadi destinasi investasi padat karya dan investasi high-tech.
