Muhadjir di sidang MK tegaskan tugas dan fungsi Kemenko PMK tak terkait pemilu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh kementerian yang ia pimpin tidak terkait dengan Pemilu 2024.

Muhadjir, saat memaparkan keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat, mengatakan pelaksanaan program telah direncanakan sejak awal.

“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal,” ucap Muhadjir di atas mimbar.

Di hadapan delapan hakim konstitusi, Muhadjir mengatakan program kunjungan kerja yang dilakukan Kemenko PMK adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Ia kemudian menjelaskan kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan yang dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong, Jawa Timur. Kunjungan kerja tersebut, kata dia, bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan.

Kemenko PMK ketika itu menangani masalah sanitasi dan pengerukan sungai, memastikan ketersediaan bahan bakar untuk nelayan, pengerukan dermaga, dan pembangunan mercusuar yang berkoordinasi dengan kementerian serta pihak yang terkait.

Selain itu, dia juga menjabarkan terkait kunjungan kerja ke Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Dia mengatakan Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang dilatih baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, sehingga perlu dilakukan kunjungan kerja untuk memastikan program pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi agar dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya.

“Dalam kunjungan tersebut di atas, kami memanfaatkan sekaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik setelah berdialog dengan pemerintah daerah, stakeholder, keluarga stunting, serta keluarga miskin ekstrem untuk mendapatkan umpan balik,” tutur Muhadjir. Muhadjir mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kemenko PMK yang telah direncanakan sebelumnya.

“Semua yang kami lakukan adalah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atau KSP terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan yang perlu kami koordinasi, sinkronisasi, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan,” ucap dia.


Hadir 4 Menteri

Hari ini, Jumat, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Majju yang telah hadir di gedung MK, Jakarta Pusat, untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Jumat.

Empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Menteri Sosial Tri Rismaharani datang terlebih dahulu pada pukul 07.24 WIB. Menteri yang akrab disapa Risma itu datang dengan mengenakan baju batik dengan nuansa warna cokelat dan kuning.
 
Ia tidak menjawab pertanyaan awak media ketika keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam Gedung I MK.
Kedatangan selanjutnya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang hadir pada pukul 07.28 WIB dengan mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi berwarna hitam.

Ketika awak media menanyakan apa persiapan yang telah dilakukan, ia hanya menjawab dengan singkat.

“Alhamdulillah,” ujarnya. Pada pukul 07.30 WIB, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang di Gedung I MK dengan mengenakan blus berwarna hitam beraksen batik.

Terkait persiapan dalam persidangan, ia menjawab untuk menantikannya di dalam ruang sidang.
“Alhamdulillah, nanti lihat di dalam (ruang sidang), ya,” kata dia.

Menteri yang datang terakhir adalah Menko PMK Muhadjir Effendy yang tiba pada pukul 07.50 WIB. Ia mengenakan jas berwarna hitam, kemeja putih, dan peci hitam.

Ia hanya melambaikan tangan dan tidak menjawab pertanyaan awak media.
Sementara itu, pemohon satu tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pemohon dua tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md telah tiba di MK sejak pukul 07.00 WIB.

Beberapa anggota tim hukum pemohon satu yang hadir antara lain Yusril Ihza Mahendra, Hotman Paris Hutapea, dan OC Kaligis.
Sedangkan anggota tim hukum pemohon dua yang hadir antara lain Todung Mulya Lubis, Henry Yosodiningrat, Maqdir Ismail, dan Ronny Talapessy.

Diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 pada Jumat.
 
Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk DKPP.
 
Ketua MK Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk mengakomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, melainkan merupakan sikap mandiri yang diambil Hakim Konstitusi.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Muhadjir tegaskan tugas dan fungsi Kemenko PMK tak terkait pemilu