Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengungkapkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) yang sempat mandek, kembali berlanjut dan berprogres.
"Berprogres. Saya mendapat kabar, posisi terakhir pekan lalu, proses pembebasan tanah untuk tol telah sampai Garut," kata Bambang dalam keterangannya di Bandung, Jumat.
Baca juga: Menteri PUPR targetkan penetapan pemenang lelang Tol Getaci tahun 2024
Bambang berharap seiring dengan progres tersebut, proses konstruksi Tol Getaci sudah bisa dilaksanakan, setidaknya pada 2024 ini, mulai dibangun dari Gedebage ke Garut.
"Mudah-mudahan target pemerintah di 2024, sampai dengan Garut konstruksi sudah bisa dikerjakan," ujarnya.
Bambang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong pemerintah pusat agar segera merampungkan Tol Getaci yang disebut akan menjadi yang terpanjang di Indonesia ini.
Kata Bambang, Tol Getaci tidak hanya dibutuhkan pemerintah daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga masyarakat dalam menunjang mobilitas mereka.
"Ini memang domain pemerintah pusat. Yang bisa kami lakukan, mendorong agar segera dilaksanakan. Tentunya pemerintah daerah sangat membutuhkan itu," tuturnya.
"Berprogres. Saya mendapat kabar, posisi terakhir pekan lalu, proses pembebasan tanah untuk tol telah sampai Garut," kata Bambang dalam keterangannya di Bandung, Jumat.
Baca juga: Menteri PUPR targetkan penetapan pemenang lelang Tol Getaci tahun 2024
Bambang berharap seiring dengan progres tersebut, proses konstruksi Tol Getaci sudah bisa dilaksanakan, setidaknya pada 2024 ini, mulai dibangun dari Gedebage ke Garut.
"Mudah-mudahan target pemerintah di 2024, sampai dengan Garut konstruksi sudah bisa dikerjakan," ujarnya.
Bambang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong pemerintah pusat agar segera merampungkan Tol Getaci yang disebut akan menjadi yang terpanjang di Indonesia ini.
Kata Bambang, Tol Getaci tidak hanya dibutuhkan pemerintah daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga masyarakat dalam menunjang mobilitas mereka.
"Ini memang domain pemerintah pusat. Yang bisa kami lakukan, mendorong agar segera dilaksanakan. Tentunya pemerintah daerah sangat membutuhkan itu," tuturnya.
