“Di antara anggota Koalisi Perubahan, hanya Cak Imin yang diasosiasikan dengan partai pengusungnya, sedangkan Anies Baswedan tampak lebih independen,” kata Nana.
Nasdem dan PKS juga memperebutkan efek elektoral Anies, di mana Nasdem merupakan partai yang pertama kali mengusung, sedangkan basis pemilih PKS lebih kuat dalam mendukung Anies. Elektabilitas PKS sedikit lebih baik, mencapai 5,1 persen, sedangkan Nasdem 4,7 persen.
Sementara itu Demokrat yang berpindah koalisi dari semula mendukung Anies menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran harus puas dengan elektabilitas 5,0 persen.
“PKS dan Demokrat semula sama-sama menempatkan diri sebagai oposisi dan berada di luar pemerintahan Jokowi, di mana sebelumnya Demokrat cukup pintar memimpin gerbong oposisi dalam melancarkan kritik terhadap berbagai kebijakan Jokowi,” ujarnya.
Posisi itu kini diambil PKS, bahkan oleh Nasdem dan PKB yang merupakan dua partai pemerintah pengusung Anies-Muhaimin.
Selain itu ada PAN dengan elektabilitas 4,6 persen, atau sedikit di atas PSI. Peluang PSI lolos ke Senayan disumbang oleh asosiasi partai dengan Presiden Jokowi, terutama sejak masuknya Kaesang, serta dukungan terhadap Prabowo-Gibran.
Perpecahan Jokowi dengan PDIP memberi peluang bagi PSI untuk berkembang menjadi kendaraan politik bagi Jokowi.
“Masuknya PSI ke Senayan bisa menjadi saluran kepentingan Jokowi di arena legislatif, sedangkan Prabowo-Gibran menguasai eksekutif,” tutur Nana.
