Dia beberapa kali menegaskan sikap itu dan menyatakan akan bereaksi sangat cepat kalau ada kejadian-kejadian pelanggaran.
Apalagi prinsip netralitas TNI ini juga menjadi perhatian khusus Presiden RI yang disampaikan kepada Kasad.
Maruli juga tidak ber-gambling jabatan dan institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk kepentingan politik praktis dan sesaat.
Dia tidak ingin mencatatkan sejarah yang akan dikenang sepanjang masa bahwa TNI Angkatan Darat tidak netral dalam pemilihan umum.
Selain terkait pemilu, PR Maruli juga terkait berbagai urusan internal yang mencakup tata kelola organisasi TNI AD, pembinaan prajurit, kesejahteraan prajurit, dan peningkatan kesiapan prajurit serta alutsista TNI AD.
Pengamat militer Institute For Security & Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyampaikan Maruli perlu meninjau kembali kinerja jajarannya, terutama yang rawan menimbulkan konflik dengan masyarakat.
Publik memiliki perhatian yang juga menjadi prioritas Kasad, seperti soal tindak kekerasan yang tidak patut dan pelanggaran hukum-HAM oleh prajurit.
PR lainnya adalah menjaga prajurit agar tidak terlibat dengan kegiatan yang tidak relevan dengan tugas pokok TNI dan tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai, terutama oleh satuan-satuan teritorial TNI AD.
