Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus sebagai wujud akuntabilitas melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
"Kita punya sistem informasi untuk memudahkan menyusun program yang implikasinya penggunaan PAD yang efektif dan efisien," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono di Bandung, Senin.
Bambang menjelaskan PAD Kota Bandung telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Dengan penyelarasan berbagai macam infrastruktur pendapatan, akan lebih transparan, terukur, dan memudahkan pelayanan publik melalui digitalisasi.
"Semua sudah dengan digital, artinya pekerjaan rumah kita tinggal menyelaraskan sistem informasi yang sudah kita bangun. Harus dielaborasikan antara infrastruktur pendapatan dan belanja," katanya.
Dia menambahkan pada 2024 Pemkot Bandung telah mempersiapkan penggunaan kartu kredit Indonesia (KKI) untuk kegiatan belanja pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan dan perluasan digitalisasi.
"Tahun 2024 sudah dipersiapkan infrastrukturnya, paling tidak, dimulai dulu untuk 10 perangkat daerah berbelanja menggunakan kartu kredit. Sehingga 2025 semua organisasi perangkat daerah sudah menggunakan kartu kredit untuk berbelanja," kata dia.
Selain itu, kata dia terkait integrasi data juga akan terus dilakukan pembaharuan oleh Pemkot Bandung agar semua pelayanan publik bisa jauh lebih efektif.
