Polisi dalami dugaan gratifikasi umrah bareng pejabat Pemkab Cianjur

Cianjur (ANTARA) - Polres Cianjur, Jawa Barat mendalami kasus dugaan gratifikasi terkait umrah bareng yang digelar bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur, seluruh peserta yang berangkat akan segera diperiksa setelah pulang ke Tanah Air.

Kasat Reskrim Iptu Tono Listianto di Cianjur Rabu, mengatakan laporan terkait gratifikasi umroh bareng sudah diterima dan dalam proses pendalaman, bahkan pengusaha yang disebut sebagai donatur akan dipanggil guna diminta keterangan.

Baca juga: Polres Cianjur turunkan Inafis selidiki keracunan massal

"Selama proses tersebut, kita akan panggil semua peserta umrah bareng tersebut, termasuk orang yang mendanainya secepatnya akan dipanggil," katanya.

Tidak hanya terkait dugaan gratifikasi, pihaknya juga menindaklanjuti kasus penganiayaan terhadap mahasiswa yang dilakukan seorang peserta umrah saat mempertanyakan terkait kegiatan tersebut, bahkan yang bersangkutan atas nama Jamaludin sudah dilayangkan surat panggilan.

Namun yang bersangkutan ungkap Tono, masih menjalankan umrah bersama rombongan pejabat dan tim sukses Bupati Cianjur termasuk sejumlah kepala dinas dan BUMD Cianjur."Kami akan layangkan surat pemanggilan kembali setelah yang bersangkutan pulang," katanya.

Seperti diberitakan seorang mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Tjianjoer (Himat) melaporkan dugaan gratifikasi dalam agenda umrah bareng pejabat, politisi, hingga timses se Kabupaten Cianjur karena kegiatan tersebut diduga dimodali salah seorang pengusaha.

Ketua Himat Edwin Nursalam, mengatakan dugaan gratifikasi menguat ketika sejumlah jamaah umrah bareng memberikan keterangan dan menyebutkan sosok pengusaha yang membiayai kegiatan umrah bareng.