Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta perluasan penanganan persoalan polusi dari semula hanya sebatas wacana pembatasan mobilitas penduduk melalui kebijakan bekerja dari rumah menjadi ditambah dengan perbaikan kerusakan alam di wilayah pesisir utara daerah itu.
"Kami sampaikan bahwa isu kerusakan alam pun harus turut disentuh karena ini juga berkaitan dengan polusi yang terjadi. Terutama di pesisir utara yang kami harapkan turut ditangani pemerintah pusat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi di Cikarang, Rabu.
Perbaikan kerusakan lingkungan di pesisir utara menjadi salah satu isu yang didorong Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rapat koordinasi penanganan polusi di wilayah ibu kota dan sekitar oleh Kementerian Dalam Negeri melibatkan sejumlah kementerian terkait dan pemerintah daerah kawasan Jabodetabek.
Menurut dia persoalan polusi udara di Jabodetabek harus ditangani secara komprehensif dan berjenjang. Perbaikan kerusakan lingkungan di pesisir utara dapat menjadi program jangka menengah untuk mencegah polusi udara kembali terjadi.
Kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan kementerian terkait lantaran pemerintah daerah memiliki kemampuan yang terbatas, baik dari segi kewenangan maupun aspek anggaran, katanya.
"Maka perbaikan di kawasan pesisir utara ini yang turut kami suarakan. Penanganan alam ini bisa turut dilakukan bersamaan dengan penanganan jangka pendek, seperti halnya WFH," ucap dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab Bekasi minta perluas penanganan polusi
Pemkab Bekasi perluas penanganan polusi
Rabu, 23 Agustus 2023 21:09 WIB
Abang-Mpok Kabupaten Bekasi Angkatan 2022 menanam bibit bakau di Kampung Beting, Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong pada Selasa (6/6/2023) guna menjaga kelestarian lingkungan di wilayah pesisir utara daerah itu. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).
