Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus untuk mendukung akselerasi adopsi kendaraan listrik.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).
Insentif PPN DTP berlaku untuk tahun anggaran 2023 dengan mulai berlaku masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023.
"Dalam pelaksanaannya, program ini akan berlangsung secara bertahap dan terukur," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Luhut menjelaskan pemberian insentif sejalan dengan roadmap percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019.
Insentif PPN DTP akan diberikan terhadap mobil listrik dan bus listrik dengan kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu.
Untuk model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang atas Penyerahannya dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.
Fasilitas bank
Sementara itu Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang di dalamnya terdapat BNI, BTN, BRI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI, siap memfasilitasi masyarakat dalam pembelian kendaraan elektrik.
Menurut Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) TBK, Agus H.Purnama, pihaknya akan senantiasa membantu pemerintah dalam mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
"Pemerintah ingin 2060 itu sudah Net Zero emisi, mulai dari 2023 di mana kendaraan terbanyak ini adalah segmen roda dua dan target di tahun ini menjual kendaraan listrik sebanyak 200 ribu unit kita (Himbara) siap untuk mendukung implementasi tersebut," kata Agus H.Purnama di Jakarta, Selasa (21/3).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah beri insentif pajak untuk pembelian mobil dan bus listrik
