Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibantu tim akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mematangkan konsep percepatan pembangunan, yang tertuang dalam "Bupati Bekasi Solutions".
"Konsep ini berupa enam solusi spesifik peningkatan dan percepatan pembangunan Kabupaten Bekasi. Terus kita matangkan dibantu teman-teman dari ITB," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Jabar, Minggu.
Dia mengatakan enam solusi peningkatan dan percepatan kinerja pembangunan yang dimaksud meliputi program beasiswa bagi aparatur sipil negara, birokrat pemerintah, maupun masyarakat berprestasi.
Kemudian, pencanangan pendirian perguruan tinggi, pengembangan, dan valuasi koridor industri Bekasi-Cikarang, program CSR rupiah sama dengan nol, aplikasi tekno-sosial dan tata kelola sampah, serta tata ruang hidrologi untuk nir banjir di Kabupaten Bekasi.
Dani menjelaskan pematangan konsep kali ini dilakukan melalui pembagian kelompok kerja sesuai kewenangan dan bahasan antara tim ITB dengan Pemkab Bekasi yang terdiri atas sekretaris daerah, asisten daerah, serta kepala perangkat daerah.
Setelah terbentuk kelompok kerja, pematangan konsep dilanjutkan dengan pembahasan intensif setiap dua minggu sekali dengan melaporkan hasil pembahasan yang sudah berjalan dari masing-masing kelompok kerja.
"Saya percayakan ini ke Pak Sekda untuk pelaksanaan. Kita jadwalkan rutin pertemuan untuk membahas laporan kemajuan agar implementasinya bisa berjalan, tidak hanya diskusi di atas meja," katanya.
Dia juga menekankan agar program yang sudah sesuai dengan realisasi anggaran tahun 2023 bisa segera dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.
"Tapi, yang belum itu dimungkinkan diubah atau di anggaran 2024, karena sekarang kita sedang menuntaskan RKPD, nanti akan menjadi KUA-PPAS dan RAPBD Kabupaten Bekasi 2024," katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi berharap enam solusi spesifik percepatan pembangunan bersama ITB ini menjadi sebuah terobosan dan langkah baik yang bisa direalisasikan perangkat daerah.
