Dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum oleh Partai Prima, lanjut dia, jika gugatan ingin dikabulkan majelis hakim, putusan itu hanya mengikat Partai Prima sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat, tidak mengikat partai-partai lain, baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu.
Jika majelis hakim berpendapat gugatan Prima beralasan hukum, menurut Yusril, KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Prima tanpa harus "mengganggu" partai-partai lain dan mengganggu tahapan pemilu.
Gugatan itu, lanjut dia, sebenarnya lebih pada sengketa administrasi pemilu, bukan perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa administrasi seharusnya di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima, atau menyatakan no atau gugatan tidak dapat diterima karena pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut," jelas Yusril.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Yusril: Majelis hakim keliru putuskan tunda pemilu 2024
Yusril Ihza Mahendra: Majelis hakim keliru putuskan tunda pemilu 2024
Kamis, 2 Maret 2023 21:52 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra berpidato saat Rakornas dan Musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang di Jakarta, Rabu (11/1/2023). Rakornas itu mengusung tema rapatkan barisan menuju kemenangan Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
