Antarajawabarat.com,10/4 - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai bakal calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) harus bisa memulihkan wibawa hukum.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, politisi asal Partai Golkar itu mengatakan tugas kepolisian dalam memulihkan wibawa hukum sangatlah berat. Karena itu faktor tersebut harus menjadi dasar pertimbangan utama presiden untuk memilih bakal calon Kapolri yang akan menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo.
"Wibawa hukum sudah berada di titik nadir. Kepercayaan terhadap penegak hukum terus anjlok menuju titik terendah, dengan akibat semakin kuatnya arus pengingkaran terhadap supremasi hukum di negara ini," ujar Bambang.
Bentuk pengingkaran supremasi hukum yang paling ekstrim, menurut dia, ditunjukan dari survei terbaru yang menyatakan bahwa 30 persen respondennya setuju dengan tindakan main hakim sendiri. Kondisi tersebut, akan sangat berbahaya jika dibiarkan, karena masyarakat akan terdorong untuk mengadopsi hukum rimba.
"Saya berharap presiden 'concern' dengan kecenderungan ini. Sebab, pada akhirnya yang dipertaruhkan adalah masa depan persatuan dan kerukunan semua elemen masyarakat bangsa ini," kata dia.
Presiden, lanjut dia, bisa menunjukan kepeduliannya pada masalah ini saat memilih bakal calon Kapolri nanti. Meski demikian, dia juga mengakui pemulihan wibawa hukum bukan hanya tugas Polri.
Namun, karena Polri berada di garda terdepan penegakan hukum, kontribusinya terhadap upaya memulihkan wibawa akan sangat signifikan dan strategis.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan akan mengganti Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jendral Timur Pradopo pada Agustus atau September nanti.
Seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id) dalam wawancara dengan majalah Tempo di Wisma Negara, Jakarta, Jumat (5/4), Presiden menyebutkan, Panglima TNI diganti karena faktor usia.
Sementara, untuk Kapolri yang akan memasuki usia pensiun per Januari 2014, Kepala Negara menilai perlu adanya figur baru yang cakap dan bisa menjalankan tugas. Tidak hanya mengamankan Pemilu 2014, tapi juga mengatasi berbagai gangguan keamanan.
"Panglima TNI akan memasuki masa pensiun. Kapolri sebenarnya sampai Januari tahun depan. Tapi karena Kapolri memiliki tugas penting berkaitan dengan Pemilu 2014, justru penggantiannya tidak bisa mendekati tahun itu," kata Presiden seperti dikutip dari laman tersebut.***2***
antara