Kurs Rupiah melemah dibayangi kebijakan pengetatan moneter AS

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi melemah, dibayangi kebijakan pengetatan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (Fed) terkait suku bunga acuannya.

Rupiah pagi ini dibuka turun tipis 26 poin atau 0,17 persen ke posisi Rp15.130 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.104 per dolar AS.

"Banyak yang mengatakan bahwa di tahun ini bank sentral Amerika Serikat itu masih tetap menaikkan suku bunga walaupun hanya 25 basis poin di bulan Februari. Tetapi indikasi ini yang dipersepsi oleh para ekonom dan para analis bahwa pengetatan moneter di AS masih terus dilakukan," kata Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Selain itu Ibrahim mengatakan perang Ukraina yang saat ini bergejolak juga membayangi pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Kemungkinan gejolak perang tersebut akan memicu inflasi dan bank sentral negara bagian di AS masih akan terus melakukan pengetatan moneter.

Ibrahim melihat kemungkinan besar akan ada keterlibatan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dalam peperangan tersebut, sehingga muncul kekhawatiran akan terjadinya satu resesi yang cukup ditakutkan pasar.

Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg sebelumnya mengatakan bahwa pengiriman lebih banyak senjata ke Ukraina merupakan satu-satunya cara untuk menuju negosiasi damai dengan Rusia.

Menurut Stoltenberg, fokus NATO saat ini adalah memberikan dukungan kepada Ukraina, memastikan Kiev bisa memenangi perang sebagai negara demokratis yang berdaulat dan mandiri di Eropa.

Pemimpin NATO itu juga menyatakan bahwa aliansi pertahanan tersebut akan memasok persenjataan yang lebih berat ke Ukraina.

Sedangkan secara internal, Ibrahim menuturkan sentimen pasar dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) alias BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dari hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 18-19 Januari 2023.