JABAR PERINGKAT TERATAS TUJUAN INVESTASI SEKTOR MANUFAKTUR

ANTARAJAWABARAT.com, 12/12 - Jawa Barat menempati peringkat teratas sebagai daerah tujuan investasi sektor manufaktur, kata Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan di Bandung, Rabu.

"Sekitar 55 persen industri manufaktur nasional ada di Jawa Barat, dan masih teratas pula sebagai daerah tujuan investasi sektor manufaktur," kata Gubernur Heryawan di sela-sela Rapimprov V Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar di Grand Royal Panghegar Kota Bandung.

Menurut Heryawan, berdasarkan pernyataan para pebisnis dari sejumlah negara yang berkunjung ke Jawa Barat mereka cukup berminat untuk menanamkan investasinya di Bumi Parahyangan itu.

Bahkan beberapa perusahaan, terutama manufaktur telah memperluas pabriknya di Jawa Barat, dan realisasi investasi modal asing juga terus bertambah di kawasan industri Jabar.
Beberapa kawasan industri yang menjadi lokasi pembangunan industri atau pabrik baru adalah Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Bandung.

"Jabar sebagai provinsi penyangga ibu kota menjadi incaran investor untuk membangun usaha dan pabriknya, kami fasilitasi dengan menciptakan kemudahan dan stabilitas keamanan," kata gubernur.

Menurut Heryawan industri manufaktur yang terus tumbuh adalah otomotif, barang elektronik, pesawat terbang kemudian disusul sektor tekstil dan produk tekstil.

"Kami sudah bertemu dengan para pengusaha dari Korea Selatan, mereka sangat puas dan akan memperluas industrinya di Jabar," kata Heryawan.

Meski banyak industri yang memproduksi di Jabar, namun tidak semuanya berkantor pusat di Jawa Barat, melainkan di wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian maka PPh-nya otomatis masuk melalui DKI Jakarta.

Ia memang berharap industri yang beroperasi di Jabar diharapkan membuka kantor pusat di wilayah Jawa Barat sehingga memberikan kontribusi PPh bagi Jawa Barat.
"Alangkah eloknya bila mereka berproduksi di Jabar, juga bagi hasil pajak di Jabar secara proporsional," katanya.

Disinggung terkait masalah perburuhan, menurut Ahmad Heryawan pihaknya terus memfasilitasi agar hubungan buruh dan pengusaha tetap harmonis, terutama dalam menetapkan besaran upah.

"Memang masih ada tarik menarik terkait upah, saat buruh menginginkan kenaikan upah, pengusaha keberatan. Yang penting ada mekanisme yang bisa ditempuh, bisa ada penyelesaiannya," kata Gubernur Jawa Barat itu menambahkan.***2***