Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebutkan sekitar 19,9 juta orang atau 96,6 persen dari total penerima manfaat sudah menerima bantuan langsung tunai dampak pengalihan subsidi bahan bakar minyak.
"Sudah di 508 kabupaten dan kota. Ini (jumlah penerima) juga sudah hampir 20 juta, sudah 19.955.471 penerima, sudah,” kata Presiden Jokowi usai penyerahan bantuan subsidi upah di Ternate, Maluku Utara, Rabu, sebagaimana tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.
Jokowi mengharapkan penyaluran bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau disebut BLT BBM ini dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan terjaga.
"Daya beli, konsumsi masyarakat bisa terangkat lebih baik. Itu akan memunculkan, mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara makro yang kita inginkan," ujarnya.
Sedangkan untuk bantuan subsidi upah (BSU), Presiden Jokowi menjelaskan hingga Rabu ini sudah tersalurkan kepada sekitar 48,34 persen dari target penerima.
Jokowi mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan terus mempercepat penyaluran BSU di seluruh daerah. "Ini akan terus dipercepat oleh Bu Menteri, utamanya yang jauh-jauh dari ibu kota dan saya akan pantau," ujarnya.
Program BLT BBM dan BSU merupakan bagian dari bantalan sosial yang diberikan pemerintah setelah pengalihan belanja subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga pertalite dan solar. Jumlah bantuan sosial dampak pengalihan subsidi BBM itu ditetapkan pemerintah sebesar Rp24,17 triliun.
Terdapat tiga jenis bantalan sosial pengalihan subsidi BBM, yaitu BLT untuk 20,65 juta penerima dengan nilai bantuan masing-masing Rp150 ribu dan diberikan sebanyak empat kali. Total anggaran untuk BLT mencapai Rp12,4 triliun.
Di Jabar
Sementara itu Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengucurkan dana total Rp225 miliar untuk memberikan bantuan sosial kepada warga dalam upaya menekan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak.
"Total sekitar Rp225 miliar kombinasi dari provinsi dan dari kota, kabupaten," kata Gubernur di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin.
Ia mengatakan bahwa bantuan sosial dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota rencananya disalurkan mulai 15 Oktober 2022, setelah pengalokasian dana dalam perubahan anggaran pemerintah daerah mendapat persetujuan dari dewan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut dia, sedang menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan sosial dari pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. "Kita sedang mengatur agar (penyaluran bantuan) dana terkait dampak BBM dari provinsi dan kota/kabupaten itu tidak bentrok atau (ada) duplikasi," katanya.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial dari pemerintah daerah ditujukan untuk menutup selisih harga bahan pangan pokok yang terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Selisih kenaikan harga disubsidi sehingga tidak ada alasan harga komoditas ikan naik karena BBM naik, karena itu sudah kita atur," katanya, memberikan gambaran mengenai dampak kenaikan harga BBM pada kenaikan harga ikan di pasar.
Gubernur menjelaskan pula bahwa pemerintah memberikan berbagai bantuan untuk menekan dampak kenaikan harga BBM, termasuk bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi BBM atau BLT BBM, subsidi upah bagi pekerja, serta bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi sebut sebanyak 19,9 juta orang sudah terima BLT BBM
