Pemkab Bogor efisiensi anggaran sampai Rp65,5 miliar

Sebelumnya Proses tender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor diminta dipercepat karena realisasi serapan belanja daerah hingga kini masih terbilang rendah, demikian diungkapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat. 

"Kami telah rapat dengan Plt Bupati Bogor salah satunya membahas peningkatan realisasi belanja," kata Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Teuku Mulya di Cibinong, Bogor, Jumat.

Menjelang akhir semester pertama tahun anggaran ini, Pemkab Bogor mencatat realisasi belanja sekitar 40 persen dari target belanja Pemda yang ditetapkan sebesar Rp7,776 triliun pada APBD 2022.

Capaian persentase tersebut akumulasi dari belanja pegawai sekitar 28 persen. Sedangkan, serapan belanja modal, serta belanja barang dan jasa yang menjadi instrumen pembangunan, baru sekitar 12 persen.

Rendahnya serapan belanja APBD Kabupaten Bogor di pertengahan tahun 2022, lanjut Teuku, karena beberapa faktor, antara lain ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang belum dikerjakan.

Adapun sumbangan terbesar dari rendahnya realisasi belanja itu terdapat pada belanja infrastruktur yang masih kecil. Proyek tersebut, ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Penduduk dan Pertanahan (DPKPP).

"Intinya yang (mengerjakan) infrastruktur adalah  PUPR, DPKPP. Tapi lebih progres  pada DPKPP karena bukan hanya infrastruktur yang dikerjakannya, banyak program-program pengadaan lainnya," katanya.