Menurut dia, transisi kendaraan konvensional ke listrik juga diharapkan dapat menjadi solusi masalah besarnya subsidi BBM di APBN, dan menjadi upaya menghemat devisa, serta menciptakan kemandirian energi nasional.
Selain itu, transisi ke energi listrik juga diharapkan dapat mendorong pencapaian emisi bersih pada 2060.
Terkait penghematan devisa, dia menyebut penggunaan kendaraan listrik dapat menghemat devisa negara hingga lebih dari Rp2.000 triliun karena akan membantu upaya menurunkan impor BBM. "Digantikan kendaraan listrik yang lebih murah dan diproduksi dalam negeri energinya. Penghematan devisa negara bisa mencapai Rp2.000 triliun lebih," katanya.
Ia memastikan KSP akan mengawal penuh implementasi Inpres tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. "Sejak awal KSP terus mendorong Inpres ini disahkan. Sudah pasti, KSP akan mengawal implementasinya di kementerian/lembaga hingga di pemerintahan daerah," katanya.
Berdasarkan Inpres 7/2022, penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah, dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya Presiden Jokowi meyakini Indonesia akan menjadi negara produsen utama barang atau produk berbasis nikel di pasar global.
“Sekali lagi Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel seperti lithium battery, baterai listrik, baterai kendaraan listrik,” kata Presiden saat meresmikan Implementasi Tahap Kedua Industri Baterai Listrik Terintregasi, Batang, Jawa Tengah, Rabu.
Kata Presiden, cita-cita itu pula yang membuat Pemerintah komitmen menghentikan ekspor bahan mentah sumber daya alam secara bertahap. Sejak awal 2020, Indonesia sudah menstop ekspor bahan mentah bijih nikel.
Selanjutnya, Indonesia akan menstop ekspor bahan mentah bauksit agar industri dalam negeri dapat mengolah bauksit menjadi alumunium sehingga tidak perlu lagi impor.