Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih memperdalam kebijakan baru mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi termasuk Pertalite, yang rencananya akan disertai bantalan sosial sebagai kompensasi.
“Bantuan sosialnya diminta untuk diperdalam, anggarannya dari mana, programnya seperti apa,” kata Airlangga usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Airlangga bertolak dari kawasan Istana pada Kamis siang ini bersama tiga menteri sektor ekonomi lainnya yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perindustrian Agus Ginanjar Kartasasmita.
Airlangga enggan memberikan penjelasan lebih lanjut, termasuk ihwal waktu pengumuman kebijakan baru BBM bersubsidi. Sementara, Sri Mulyani enggan berkomentar.
“Kita tunggu saja,” ujar Airlangga sambil berlalu.
Pada Rabu (24/8) kemarin, Airlangga mengatakan jajaran menteri akan mengevaluasi rencana kebijakan baru BBM bersubsidi dalam 1-2 hari ke depan sebelum melaporkan kepada Presiden Jokowi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pada Kamis ini Presiden Jokowi memanggil menteri-menteri ekonomi untuk membahas kebijakan BBM bersubsidi.
Menurut Suharso, pemerintah masih menghitung kemampuan untuk menambah kuota subsidi BBM. Hal itu perlu dilakukan karena konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite melonjak dan dikhawatirkan melebihi kuota subsidi untuk tahun ini.
Pemerintah perlu mengkaji untuk menambah subsidi karena harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang terus berfluktuasi menyebabkan beban subsidi di APBN Tahun 2022 hingga Agustus 2022 telah mencapai Rp502,4 triliun, yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.
“Sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan yang saya kira pasti tidak mudah orang menghitungnya,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjelaskan terdapat tiga skenario yakni pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi, menaikkan pagu anggaran subsidi energi menjadi Rp698 triliun, atau menaikkan harga BBM bersubsidi.
Jika harus menaikkan subsidi menjadi Rp698 triliun, Sri Mulyani mengaku beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah sangat berat mengingat subsidi energi pun telah naik tiga kali lipat dari yang ditetapkan sebesar Rp158 triliun.
Saat ini kuota subsidi pertalite hanya tersisa 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Dengan sisa kuota tersebut, Pemerintah memperkirakan pertalite subsidi akan habis pada Oktober 2022.
Sementara itu PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat mengimbau masyarakat agar menggunakan bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan spesifikasi kendaraan.Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan hal tersebut perlu dilakukan agar BBM subsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak dan tidak dimanfaatkan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab."Kami berharap masyarakat bisa membeli BBM secara bijak, tidak perlu khawatir karena distribusi dilakukan seoptimal dan sebaik mungkin setiap harinya," kata Eko dalam keterangannya di Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Menurut dia, Pertamina terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan BBM, khususnya BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dia pun memastikan pasokan Pertalite dan Solar cukup hingga 16 hari ke depan.
"Sebagai perusahaan yang diamanahkan oleh Negara untuk menyalurkan BBM Bersubsidi agar tepat sasaran, apalagi di saat geliat perekonomian yang meningkat ini," kata Eko.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah masih matangkan kebijakan baru harga Pertalite
