Anggota DPD RI bagikan 220 kompor gas bagi korban banjir di Garut

Garut (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dalam kunjungan kerjanya memberikan bantuan 220 unit kompor gas bagi masyarakat korban banjir bandang untuk membantu meringankan kebutuhan hidupnya setelah banyak perabotan rumah tangga hilang diterjang banjir.

"Ini adalah bantuan kompor gas lengkap dengan selang dan regulatornya dari DPD, bantuan kompor gas ini sebanyak 220 untuk korban bencana," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Aji Sukamarji saat penyerahan bantuan di Kantor Dinas Sosial Garut, Senin.

Ia menuturkan perwakilan dari DPD itu memberikan langsung secara simbolis kompor gas sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Garut yang menjadi korban banjir bandang pada Jumat (15/7/2022).

Ia berharap bantuan kompor gas itu dapat bermanfaat bagi masyarakat korban bencana, karena dampak dari banjir itu menyebabkan perabotan rumah tangga seperti kompor terbawa arus air.

"Ini sangat membantu masyarakat karena banjir ini banyak peralatan rumah tangga seperti kompor terbawa arus, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat," katanya.

Ia menyampaikan perangkat kompor gas bantuan dari DPD itu selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat yang harus direlokasi sebanyak 140 kepala keluarga, kemudian 70 rumah warga yang mengalami rusak berat akibat banjir. "Dari DPD RI akan memberikan secara simbolis pada masyarakat di daerah Kota Kulon, jadi kami upayakan yang di Dayeuhandap, terus di Cipeujeuh, terus di Bojong Sudika, Cimacan, Sindangreret, dan mungkin yang di daerah Banjarwangi, Kampung Cibitung, Desa Padahurip," katanya.

Bantuan itu diberikan secara perwakilan oleh anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Barat yakni Asep Hidayat, Amang Syarifudin, dan Eni Sumarni.

Anggota DPD RI Eni Sumarni menyampaikan bantuan kompor gas itu dari DPD RI dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat korban banjir di Garut.

"Kami dari DPD RI ini mewakili DPD RI untuk mengucapkan belasungkawa kepada Kabupaten Garut, sekaligus mencari informasi apa yang dibutuhkan untuk pembahasan di pusat," katanya.